ASEAN Akhirnya Bahas Pembantaian Muslim Rohingya

Pengungsi Rohingya berada dalam pengawasan tentara di atas kapal di Sungai Irawadi, Myanmar.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN), Surin Pitsuwan, menyatakan telah membahas indikasi adanya pembantaian etnis minoritas muslim Rohingya di Myanmar. Menteri luar negeri Bangladesh dan Myanmar sama-sama dipanggil karena kekerasan sejak dua bulan terakhir tidak juga surut.

Surat kabar the Daily Star melansir, Minggu (15/7), Pitsuwan mengaku mendapat informasi adanya kekerasan sistematis yang menimpa etnis itu di Provinsi Arakan, dekat perbatasan Myanmar-Bangladesh. "(ASEAN) berjanji akan terus memantau nasib para penduduk yang malang itu," ujar dia.

Rohingya merupakan etnis yang tinggal di sekitar Bangladesh dan Myanmar. Namun mereka kerap ditolak warga asli kedua negara lantaran memiliki budaya berbeda dan beragama Islam. Akibatnya mereka sering disebut etnis tanpa tanah air.

Kekerasan paling serius menimpa kaum Rohingya Bulan lalu di Myanmar. Warga asli dari etnis Rakhine intensif menyerang suku tanpa tanah air itu sejak bulan lalu.
Serangan bermula karena ada kabar perempuan beragama Buddha diperkosa tiga lelaki Rohingya. Isu ini membuat penduduk marah dan menyerang perkampungan komunitas muslim itu.
Berdasarkan catatan pemerintah Myanmar, sejak insiden kekerasan pertama kali terjadi, 78 tewas dan 90 ribu warga Rohingya kehilangan rumah dan harus hidup di penampungan. Beberapa pihak percaya jumlah korban meninggal jauh lebih banyak.

Pemimpin ASEAN itu mengaku telah memanggil perwakilan Myanmar dan Bangladesh pada forum menteri luar negeri di Ibu Kota Kamboja, Pnom Penh, dua hari lalu. Kedua negara dianggap sengaja menyengsarakan etnis Rohingya lantaran membiarkan mereka diserang oleh penduduk lokal.

Dari pertemuan kemarin kedua Menteri Luar Negeri Bangladesh Dipu Moni maupun Wunna Maung dari Myanmar sepakat bekerjasama untuk menghentikan kekerasan. Keduanya juga berjanji terus memberi laporan terbaru kepada ASEAN terkait perkembangan kasus ini.

Awal pekan kemarin, Presiden Myanmar Thein Sein meminta warga Rohingya yang terkatung-katung diurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan pengungsi (UNHCR). Myanmar beranggapan kelompok muslim itu bukan warga negara mereka, melainkan imigran ilegal yang datang dari Bangladesh. "Itu sebabnya mereka tidak bisa kami terima di Myanmar," kata Thein Sein.

Padahal diperkirakan ada 8 juta etnis Rohingya tinggal di Myanmar saat ini. Mereka sudah turun-temurun tinggal di sana. Pegiat hak asasi, seperti Amnesty International, mengecam PBB dan negara-negara Barat lantaran hanya menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini.

Bahkan aktivis pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi belum menyatakan pendapat mengenai kekerasan yang dialami minoritas Rohingya.


Sumber