Malaysia Ingin Belajar Cara Penerapan Syariat Islam di Aceh

Gubernur Aceh Zaini Abdullah berbincang dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Mejar Jeneral Dato Seri Jamil Khir bin Baharom (B), yang melakukan kunjungan silaturahmi di Pendapa Gubernur Aceh, Rabu (3/9). SERAMBI/M ANSHAR

BANDA ACEH | Menteri Agama Malaysia, Dato Seri Jamil Khir bin Baharom bersama istri dan rombongan yang berjumlah lebih dari 20 orang melakukan pertemuan dengan Gubernur dr Zaini Abdullah di Pendapa Gubernur Aceh, Rabu (3/9) siang.

Dalam pertemuan itu, Menteri Agama Malaysia menyatakan, kunjungannya ke Aceh kemarin merupakan yang kedua kalinya. Delapan tahun lalu Dato Seri Jamil datang saat Aceh dalam masa rehab-rekons pascatsunami. Kali ini ia datang untuk melihat kemajuan pembangunan, terutama pelaksanaan syariat Islam, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.

“Kami ingin mendengar langsung dari Gubernur Aceh dan pajabat terkait mengenai hal tersebut, sebagaimana kami sampaikan di awal pertemuan,” kata Menteri Agama Malaysia itu dalam pertemuan silaturahmi dengan gubernur dan pejabat teknis di jajaran Pemerintah Aceh.

Gubernur Zaini Abdullah pun dengan penuh semangat menerangkan bahwa perkembangan pembangunan Aceh di berbagai bidang pascakonflik dan tsunami, sudah banyak kemajuannya. Apakah itu pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, maupun agama, terutama dalam penerapan pelaksanaan syariat Islam.

“Fokus yang kita kedepankan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, tidak hanya hukuman bagi yang melanggarnya, tapi juga upaya memajukan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus mengacu kepada asas islami,” kata Zaini Abdullah.

Menurutnya, negara-negara donatur yang pernah membantu Aceh pada fase rehab-rekons delapan tahun lalu, banyak yang terkejut melihat perkembangan pembangunan infrastruktur Aceh yang sangat pesat.

Bahkan, beberapa di antara mereka datang kembali ke Aceh untuk belajar dan ingin mengetahui kebijakan dan kiat apa yang dilakukan Pemerintah Aceh bersama elemen masyarakatnya untuk membuat Aceh cepat bangkit dan terlihat lebih maju. Apakah itu di bidang perdamaian dan reintegrasi, maupun percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya.

Kemajuan Aceh yang sangat pesat ini, ulas Gubernur Zaini, berkat bantuan dari berbagai negara di belahan dunia, termasuk Malaysia.

Meski Aceh sudah mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat pesat, kata Zaini, tapi kemajuan yang dicapai saat ini masih perlu terus ditingkatkan lagi. “Pemerintah Aceh bersama masyarakatnya, perlu bekerja lebih keras lagi, untuk mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, ketertinggalan Aceh dari provinsi tetangganya, Sumut, saja masih sangat jauh,” kata gubernur.

Menanggapi penjelasan Gubernur Aceh tersebut, Menteri Agama Malaysia, Dato Seri Jamil Khir bin Baharom mengatakan, kendati Aceh masih tertinggal dari daerah tetangganya, tapi untuk beberapa hal pihak luar harus belajar dari Aceh.

Alasannya, karena kemajuan yang dicapai masyarakat Aceh dalam pelaksanaan penegakan syariat Islam, cukup pesat. “Ini yang membuat daerah lain harus belajar pada Aceh, termasuk kami dari Malaysia.

Orang Malaysia, banyak belajar ke Aceh, terutama ke UIN Ar-Raniry,” kata Menteri Dato Seri Jamil.

Secara spesifik Dato Seri Jamil menyebut bahwa kedatangannya ke Aceh bersama rombongan besar adalah untuk belajar banyak tentang penegakan syariat Islam di Aceh.

Setelah bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh di pendapa, Dato Seri Jamil dan rombongan akan melanjutkan pertemuan pada hari kedua dengan Kakanwil Kemenag Aceh, kemudian Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Setelah itu, rombongan ini akan menunaikan shalat Asar berjamaah di Masjid Raya Baiturahman, sekalian menyerahkan bantuan.   Selanjutnya akan dilakukan jamuan makan bersama di Hotel Hermes dengan Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia yang sedang menuntut ilmu di Banda Aceh.

Pertemuan silaturrahmi antara Menteri Agama Malaysia dengan Gubernur Aceh itu berjalan singkat. Kehadiran Menteri Agama Malaysia itu disambut hangat oleh Pemerintah Aceh. Gubernur Zaini memerintahkan jajarannya untuk melayani tamu penting dari Malaysia itu dengan prima. “Layani tamu kita ini dengan baik karena itu merupakan adat kita di Aceh. Setiap tamu yang datang harus dimuliakan,” kata Zaini Abdullah.

Di akhir pertemuan, kedua belah pihak saling memberikan sejumlah cenderamata yang telah dipersiapkan. Gubernur Aceh memberikan plakat lambang Aceh yang bergambar Masjid Raya Baiturrahman, sedangkan Menteri Agama Malaysia memberikan tiga tanda mata. Di antaranya, kitab suci Alquran dalam kotak berukir dan kain sutra. (her) | Serambi Indonesia

Tingkat Demokrasi di Aceh Tertinggi Se-Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2013, Jumat 4 Juli 2014. Dari hasil penghitungan indeks, demokrasi di Indonesia tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun 2012. IDI nasional tahun 2013 sebesar 63,68 dari skala 0-100, naik 1,05 poin dibandingkan tahun 2012 sebesar 62,63.

"Meski mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia masih tetap berada pada kategori sedang," kata Kepala BPS Suryamin di Jakarta.

BPS menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI dengan skala 0-100. Dimana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Kemudian dari skala 0-100 dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni 'baik' (di atas indeks 80), 'sedang' (indeks 60-80), dan 'buruk' (di bawah indeks 60).

Angka IDI 2013 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor yang merujuk pada tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi dengan rata-rata nasional 79,00, angka tersebut naik jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 77,94.

Aspek hak-hak politik terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan pengawasan pemerintah dengan rata-rata nasional 46,25, angka tersebut turun dibandingkan tahun 2012 sebesar 46,33.

Dan, aspek lembaga demokrasi terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik peran birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen dengan rata-rata nasional 72,11, angka tersebut naik bila dibandingkan tahun 2012 sebesar 69,28.

Suryamin mengatakan, angka dalam IDI tahun 2013 menunjukkan Indonesia saat ini berada dalam transisi demokrasi pasca reformasi. Di mana, hak kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan. Namun di sisi lain, nilai indeks hak-hak politik cenderung tidak mengalami peningkatan, bahkan masuk kategori buruk.

"Dari data IDI 2013 diperoleh informasi pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi dengan cara kekerasan, seperti merusak, memblokir, membakar dan melakukan penyegelan kantor-kantor pemerintah," paparnya.

Dari aspek kebebasan sipil, Suryamin mengakui jika aspek ini selalu mendapatkan angka paling tinggi. Kondisi ini menunjukkan semakin rendahnya hambatan kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat sampai kebebasan dari diskriminasi.

Aspek lembaga demokrasi juga ikut mengalami peningkatan. Namun harus diakui sejumlah persoalan masih banyak ditemui, di antaranya keputusan hakim yang kontroversial, penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi, dan tidak adanya inisiatif DPRD dalam menyusun dan mengajukan perda, serta kurangnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

"Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik," ujar Suryamin.

Dalam pengukuran IDI tahun 2013 ini, BPS melibatkan stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, United Nations Development Programme (UNDP) dan para tim ahli.

Pengolahan data indeks demokrasi ini berdasarkan coding data dari berita koran 33 provinsi, coding data kementerian dan dokumen Pemda, informasi lain dari LSM dan tokoh masyarakat.

Aceh Tertinggi

Terkait perkembangan IDI berdasarkan aspek dan provinsi pada tahun 2012-2013, terdapat 15 provinsi yang IDI-nya mengalami kenaikan indeks, sedangkan 18 provinsi turun. "Provinsi yang naik tertinggi itu Aceh, Jawa Barat, dan Gorontalo. Sedangkan indeks yang turun itu Lampung, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta," kata Suryamin.

Tiga provinsi yang mengalami kenaikan terbesar diantaranya pertama, provinsi Aceh yang naik 9,54 poin dari 54,02 pada 2012 , menjadi 63,56 pada 2013.

Kedua, Jawa Barat mengalami peningkatan 8,13 poin dari 57,05 pada 2012 menjadi 65,18 pada 2013. Ketiga, Gorontalo yang indeksnya juga mengalami peningkatan dari 59,87 pada 2012 menjadi 67,21 pada 2013 atau naik 7,84 poin.

Di lain sisi pada 2013 terdapat 18 provinsi yang mengalami perubahan indeks menjadi lebih rendah, di antaranya terjadi pada provinsi Lampung yang turun 9,13 poin dari 72,26 menjadi 63,13 Sumatera Barat turun 6,17 poin dari 60,82 menjadi 54,11 dan DKI Jakarta turun 6,54 poin dari 77,72 menjadi 71,18.

Sejak dirilis pada 2009, IDI mengalami pola fluktuatif dan cenderung menurun selama lima tahun. Dia menyebutkan, indeks 2009 67,3, lalu 2010 tercatat 63,17. Pada tahun 2011 indeks naik tipis jadi 65,48, kemudian 2012 indeksnya turun jadi 62,63, dan 2013 naik lagi jadi 63,68.

"Pola fluktuatif IDI dengan tendensi menurun selama lima tahun sejak 2009 menandakan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi," ucapnya. Dia menambahkan pemerintah dan masyarakat perlu berperan untuk meningkatkan level IDI, agar demokrasi di Indonesia menjadi semakin baik.

Acuan Investasi

United Nations Development Programme (UNDP) berpendapat indeks demokrasi yang dikeluarkan BPS bisa menjadi acuan investor dalam menanam modal di Indonesia. Sebab, dalam penentuan indeks demokrasi ada indikator keamanan negara.

Head Democratic Governance Poverty Reduction Unit UNDP, Nurina Widagdo, mengatakan, salah satu penanda yang menjadi penilaian investor asing adalah masalah demonstrasi dan mogok kerja yang bersifat kekerasan. Indikatornya pada 2013 masih bernilai sangat buruk, yaitu masih 18,71. Turun dari 2012 yang tercatat 19,12.

"Investor bisa saja melihat hasil indeks demokrasi provinsi mana yang tinggi. Mereka mencari (daerah) berdasarkan indeks yang aman," kata Nurina di kantor BPS, Jakarta, Jumat 4 Juli 2014.

Menurut data BPS, ada 28 indikator yang menjadi penilaian dalam perhitungan indeks demokrasi Indonesia, antara lain: demonstrasi dan mogok kerja.

Investor bisa saja melihat indikator lain, seperti pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah yang nilainya pada 2013 mencapai 72,51. Nilainya ini naik dari 2012 yang hanya 69,91.

"Sebenarnya, utilisasi atau kegunaan indeks ini bermacam-macam. Kami belum sepenuhnya mengeksploitasi ini. Kadin (Kamar Dagang) Industri bisa memberi masukan kepada investor tentang stabilisasi dengan membawa indikator-indikator itu," kata dia.

Suryamin membenarkan pernyataan Nurina. Demonstrasi dan mogok kerja bisa mempengaruhi dunia usaha. "Kalau demo di jalan, di situ terblokir. Kalau tutup sehari, (dunia usaha) akan stop output berapa dan ini bisa berpengaruh pada produksinya," kata Suryamin.

Rating Ekonomi Naik

Di tempat terpisah, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Achsanul Qosasih berpendapat, naiknya Indeks Demokrasi Indonesia itu bisa meningkatkan rating ekonomi Indonesia di dunia. Menurutnya, kenaikan IDI menandakan secara total masyarakat Indonesia memiliki kesadaran berdemokrasi.

"Naiknya Indeks Demokrasi Indonesia bisa meningkatkan rating ekonomi kita di dunia dan menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia," kata Achsanul.

Ke depan, politisi Partai Demokrat itu mengatakan, perlu dilakukan percepatan perizinan dan pemberian insentif fiskal agar para investor luar semakin melirik Indonesia. "Misalnya dengan memberikan keringanan pajak bagi investor," jelas dia.

Dari sisi politik, Achsanul menilai naiknya indeks tersebut mengindikasikan proses politik berjalan dengan baik secara demokratis. Bahkan demokrasi juga berjalan sampai ke level paling bawah masyarakat.

"Sampai tingkat lurah demokrasi itu berjalan karena pemilihan berdasarkan suara terbanyak," ucapnya

Hal tersebut lanjut Achsanul, bisa terjadi karena potensi konflik dalam pemilu di daerah semakin berkurang, sehingga masyarakat menjadi penentu dalam kehidupan berdemokrasi. "Disitulah pentingnya suara rakyat. Dengan naiknya indeks demokrasi ini mereka akan memilih yang terbaik," tegasnya.

Sumber : Vivanews

Menggugat Sejarah Asal-usul Pulau Sumatra

Apa yang sudah diketahui tentang Sumatera, bumi tempat cerita Malin Kundang lahir?

Kita sudah tahu bahwa pulau terbesar keenam di dunia itu rawan gempa. Ada patahan sepanjang lebih dari 1.000 km yang aktivitasnya siap mengguncang wilayah sekitarnya. Di lepas pantai, terdapat zona subduksi pemicu gempa dahsyat bermagnitudo 9,1 yang mengakibatkan tsunami mematikan di Aceh pada tahun 2004.

Namun, tak banyak orang yang tahu tentang bagaimana Sumatera terbentuk. Apakah kampung halaman orang Batak dan Minang itu dari dulu memang cuma satu keping daratan saja?

Sebelumnya, Sumatera dianggap tepian benua Eurasia. Di lepas pantai bagian barat Sumatera, terdapat zona subduksi tempat bertemunya lempeng samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia. Berdasarkan anggapan tersebut, Sumatera pun dianggap sejak dahulu merupakan satu pulau.

Tetapi, riset terbaru meragukan pandangan lama itu. Menurut data geokimia yang dikumpulkan oleh peneliti geologi dari Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Iskandar Zulkarnain, Sumatera dulu pulau-pulau yang terpisah, setidaknya ibarat dua bagian daratan yang menyatu.

"Sumatera bukan sepenuhnya bagian dari lempeng benua Eurasia," kata Iskandar dalam orasi pengukuhan dirinya sebagai guru besar riset Agustus 2013 lalu.

Berdasarkan hasil analisis geokimia, wilayah Sumatera terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian barat yang merupakan busur kepulauan, bagian timur yang merupakan zona tepian lempeng Eurasia serta wilayah antarlempeng benua.

Di Bengkulu, wilayah yang merupakan bagian dari busur kepulauan adalah kota Bengkulu. Sementara, wilayah yang merupakan tepian Eurasia antara lain Lebok Tambang, dekat Muara Aman.

Kota lain di Sumatera yang diduga merupakan bagian dari busur kepulauan adalah Padang. Sementara, kota yang diduga merupakan bagian tepian Eurasia adalah Jambi, Pekanbaru, dan Palembang.

"Batasnya adalah sesar Sumatera,"  ucap Iskandar.

siaga.org Patahan Sumatera dan gempa-gempa yang pernah diakibatkan oleh aktivitasnya. Patahan Sumatera diangga sebagai batas antara wilayah Sumatera yang masuk lempeng Eurasia dengan busur kepulauan.

Untuk mengungkap asal-usul Sumatera itu, Iskandar mengumpulkan batuan volkanik dan intrusif di sepanjang Sumatera, diantaranya dari wilayah Lampung, Bengkulu, dan Madina, Sumatera Utara.

Puluhan batuan didapatkan, diantaranya 30 batu volkanik dari Lampung dan 40 batu volkanik dari Bengkulu. Kandungan kimia batuan, termasuk unsur utama (major elements), unsur jejak (trace elements), dan unsur jarang (rare elements) kemudian dilihat.

"Yang kita lihat terutama adalah unsur jejak dan unsur jarang. Kandungan unsur jejak dan unsur jarang pada batuan di busur kepulauan dan lempeng benua berbeda," jelas Iskandar.

Kandungan unsur batuan memang bisa menjadi indikasi asal-usul batuan tersebut, pada lingkungan seperti apa batuan terbentuk. Batu volkanik yang berasal dari lingkungan busur kepulauan memiliki kandungan Potassium, Ytterbium, dan Tantalum lebih tinggi namun Fosfat, Titanium, dan Strontium lebih rendah.

Data unsur dalam batuan yang didapatkan kemudian disusun dalam beberapa diagram, antara lain dalam diagram unsur Tantalum/Ytterbium vs Cerium/Fosfat dan Tantalum/Ytterbium vs Ytterbium. Plot dalam diagram akan menunjukkan sebuah pola.

"Pola yang terlihat menunjukkan asal-usul batuan," kata Iskandar.

Di Lampung , wilayah busur kepulauan ditandai dengan rasio Tantalum/Ytterbium kurang dari 2 dan Cerium/Fosfat kurang dari 1,8. Sementara, wilayah tepian benua punya rasio Tantalum/Ytterbium antara 2 hingga 4 dan Cerium/Fosfat lebih dari 1,8. Wilayah antarlempeng memiliki tasium Tantalum/Ytterbium lebh besar dari 6 dan Cerium/Fosfat lebih bersar dari 1.

Iskandar belum mengetahui asal busur kepulauan tersebut dan kapan busur kepulauan menyatu dengan Sumatera. Namun, ia memerkirakan, bersatunya busur kepulauan dengan lempeng benua Eurasia terjadi lebih dari 25 juta tahun lalu, lebih tua dari masa Miocene.

Tiga versi sejarah Sumatera

Geolog Awang Harun Satyana mengungkapkan, pandangan bahwa Sumatera tidak sepenuhnya merupakan bagian dari Eurasia sudah berkembang lama. Pada tahun 1984, N.R. Cameroon dari British Geological Survey A. Pulunggono dari Pertamina pernah menyampaikan gagasan itu.

Awang mengatakan, berdasarkan gagasan itu, bagian barat Sumatera disusun oleh busur Woyla. Busur lautan itu sekitar 150 juta tahun lalu berlokasi di dekat Australia, bersama daratan India dan Banda. Karena pergerakan tektonik, busur itu kemudian menyatu dengan Sumatera.

"Itu terjadi pada zaman Kapur tengah, sekitar 100 - 80 juta tahun lalu," kata Awang saat dihubungi Kompas.com beberapa waktu lalu.

Makalah yang ditulis oleh Robert Hall, pakar tektonik Asia Tenggara ternama dari University of London, berjudul "Late Jurassic–Cenozoic reconstructions of the Indonesian region and the Indian Ocean" sedikit membahas gagasan tentang bersatu atau naiknya busur Woyla dengan atau ke atas daratan Sumatera.

Pulunggono dan Cameroon, seperti dikutip Hall dalam makalahnya yang diterbitkan Elseveir tahun 2012, mengungkapkan bahwa busur Woyla yang naik ke Sumatera mencakup mikro-kontinen.

Geolog lain, M.R. Wajzer dan A.J. Barber, juga dari University of London, mengatakan bahwa busur Woyla merupakan busur intra-lautan yang terbentuk pada zaman Kapur Awal dan kemudian menumbuk Sumatera.

Hall sendiri menganggap bahwa terdapat mikro kontinen yang menabrak Sumatera pada zaman Kapur itu, yang ditandai dengan naiknya busur Woyla ke atas Sumatera. Mikro kontinen terus bergerak ke timur sehingga menghentikan sistem penunjaman yang ada dan akibatnya hampir tak ada aktivitas vulkanik pada saat itu.

Robert Hall Rekonstruksi Asia Tenggara 150 juta tahun lalu. Di dekat Australia, terdapat Busur Woyla yang kemudian akan menyatu dengan Sumatera.

Namun, menurut Iskandar, apa yang diungkapkan oleh Pulunggono, Cameroon, Barber, dan Hall sama sekali tidak menyebut adanya bagian Sumatera yang merupakan busur kepulauan.

"Mereka bicara pada Zaman Kapur (sekitar 100 juta tahun yang lalu) karena Woyla Group itu memang usianya sangat tua, sedangkan data saya berasal dari batuan volkanik berusia Miosen (kurang dari 25 juta tahun yang lalu)."

Rovicky Dwi Putrohari dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengungkapkan, gagasan bahwa Sumatera terdiri atas busur kepulauan pernah berkembang sebelumnya. Namun, penelitian Iskandar adalah salah satu yang paling awal memberi bukti ilmiah.

"Penelitian ini memberi bukti geokimia bahwa memang bagian barat Sumatera adalah busur kepulauan," katanya.

Menurut Rovicky, ada tiga versi sejarah geologi pembentukan Sumatera yang berkembang saat ini. Versi pertama mengungkapkan bahwa pulau Sumatera sepenuhnya bagian dari tepi lempeng benua Eurasia. Versi kedua, seperti yang diyakini Pulunggono, Cameroon, dan Hall, Sumatera terbagi atas lempeng benua Eurasia di bagian timur dan mikro-kontinen di bagian barat.

Sementara, dengan tambahan gagasan Iskandar, ada versi ketiga, dimana Sumatera terdiri dari tepi lempeng benua di bagian timur dan busur kepulauan di bagian barat.

Mana yang benar?

Rovicky mengungkapkan, banyak geolog saat ini memandang bahwa Sumatera merupakan lempeng benua Eurasia hanya untuk mempermudah saja.

Pada dasarnya, geolog setuju bahwa Sumatera tidak sepenuhnya merupakan bagian dari Eurasia. Namun, komponen lain Sumatera dan pembentukannya masih menjadi perdebatan.

Apa pentingnya sejarah Sumatera?

Iskandar mengungkapkan, pengetahuan tentang asal-usul Sumatera penting baik bagi kebencanaan maupun dalam bidang mineralogi.

Menurut Iskandar, bila Sumatera memang terdiri atas busur kepulauan dan lempeng benua Eurasia, gagasan itu juga harus diadaptasi dalam kebencanaan.

"Kalau berasal dari busur kepulauan yang merupakan samudera dan lempeng benua atau kontinen, maka pergerakan lempeng lebih fleksibel sehingga potensi gempa lebih besar," katanya.

Rovicky menuturkan, potensi gempa juga akan lebih besar bila bagian barat Sumatera tersusun atas mikro-kontinen.

"Akan lebih rapuh," paparnya.

Dalam bidang mineralogi, Iskandar mengatakan,  gagasan baru pembentukan Sumatera ini juga akan memengaruhi pengetahuan tentang penyebaran logam di Sumatera. "Wilayah timur Sumatera mungkin juga menyimpan logam berharga," kata Iskandar. 

Sumber : Kompas

dr. H. Zaini Abdullah Terima Anugerah Tertinggi Tun Perak.

Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah (kiri) menerima anugerah tertinggi Tun Perak yang disematkan oleh Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ir H Idris bin Harun pada acara puncak Konvensyen DMDI ke-14 di Hotel Hatten, Melaka, Senin (28/10) malam. DOK TIM DMDI ACEH

MELAKA - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menerima anugerah tertinggi Tun Perak dari Ketua Menteri Melaka, Senin (28/10) malam. Anugerah Tun Perak ini berupa bintang jasa diberikan kepada pemimpin atau tokoh melayu yang telah berjasa memperjuangkan kemajuan tamaddun melayu dan Islam di negara masing-masing.

Anugerah Tun Perak disematkan oleh Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ir H Idris bin Harun pada acara puncak Konvensyen DMDI ke-14 di Hotel Hatten Melaka. Acara tersebut juga dihadiri Tun Datuk Seri Utama Mohd Khalil bin Yakob selaku Yang Dipertuan Negeri Melaka, Presiden DMDI Senator Datuk Seri H Mohd Ali bin Rustam serta pimpinan DMDI 18 negara anggota DMDI sedunia.

Menurut Ketua Tim Penilai Anugerah Tun Perak, Prof Dr Datuk H Mohd Jamil Mukmin yang juga Wakil Presiden DMDI Melaka, sebagaimana dikutip Tim DMDI Aceh, penganugerahan Tun Perak pada Konvensyen DMDI ke-14 tahun ini selain untuk Gubernur Aceh juga kepada tiga tokoh Dunia Melayu Dunia Islam lainnya, yaitu Wakil Perdana Menteri Kamboja Datuk Okhna Othman Hassan, Wakil Gubernur Riau Drs HR Bambang Mit, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Ery Nuradi.

Datuk Mohd Jamil menambahkan, penganugerahan Tun Perak kepada Gubernur Aceh dilandasi pada hubungan historis antara Melaka dengan Aceh yang telah terjalin sejak abad 12. Hubungan tersebut terlihat dari peran para ulama Aceh dalam menyebarkan Islam ke Negeri Melayu Melaka dan akhirnya Sultan Iskandarsyah pimpinan negeri Melaka pada waktu itu masuk Islam dan pada tahun 1414 kawin dengan Putri Pase.  Bukti sejarah lainnya seperti adanya makam Syamsuddin Sumaterani dan Panglima Pidie di Negeri Melaka yang syahid dalam pertempuran mengusir Portugis dari Negeri Melaka pada abad 16.

Selain dilandasi hubungan historis, lanjut Datuk Mohd Jamil, penganugerahan tersebut juga dinilai dari segi upaya Gubernur Aceh dalam menegakkan syariat Islam secara sungguh-sungguh di Bumi Serambi Mekkah. Di samping itu juga penilaian ini dilakukan atas perhatian Gubernur Aceh dalam melakukan kerja sama terhadap program-program DMDI seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

Pengurus DMDI Aceh, Drs Aidi Kamal yang turut hadir dalam Konvensyen DMDI ke-14 di Melaka kepada Serambi melaporkan, ketika menerima Penganugerahan Tun Perak, Gubernur Aceh didampingi istrinya, Hj Niazah A Hamid dan Sekretaris Umum DMDI Aceh, Drs Bakhtiar Ishak.

Aidi Kamal menambahkan, Konvensyen DMDI ke-14 di Melaka kali ini dihadiri 1.000 peserta dari Indonesia, Singapura, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Seri Langka, Australia, Afrika Selatan, Cina, dan tuan rumah Malaysia.

 

 

Sumber : Serambinews

Menelusuri Jejak Sejarah Perang Atjeh dari Media Asing

 

BELANDA mengultimatum Kesultanan Aceh pada 26 Maret 1873. Perang Aceh-Belanda dimulai. Sedikitnya 3.198 prajurit, termasuk 168 perwira KNIL yang dipimpin Jendral JHR Kohler mendarat di Pantai Cermin pada 8 April 1873.

Saat batalion-batalion mendarat di pantai Aceh, Belanda langsung menghadapi sistem perlawanan yang terorganisir dan rapi dari pasukan Kesultanan Aceh. Artileri pasukan Aceh lebih handal dari yang diperkirakan. Bahkan kapal perang Citadel van Antwerpen dihujani 12 tembakan meriam. Kendati bisa memukul mundur pasukan Aceh namun 9 prajurit Belanda tewas, 46 lainnya luka-luka akibat tebasan kelewang.

Sesaat Jenderal Kohler bersama ribuan prajuritnya berhasil menguasai muara Krueng Aceh dan mendirikan pangkalan militer di jalur masuk kerajaan itu. Dia kemudian bergerak menyerbu "Dalam" (Keraton dalam istilah Jawa) sebagai pusat pemerintahan Sultan Aceh di Banda Aceh. Belanda masuk dari jalur Krueng Aceh dan berhasil menduduki Masjid Raya Baiturrahman pada 11 April 1873.

Kohler berpikir bahwa Masjid Baiturrahman merupakan istana kesultanan karena letaknya berada di pusat kota. Belanda merasa sudah menguasai Aceh dan kondisi sudah bisa dikendalikan apalagi saat menyerang sama sekali tidak ada perlawanan.

Kohler mengambil kebijakan mengurangi jumlah prajuritnya dan meninggalkan masjid. Begitu dibiarkan kosong, pasukan Aceh di bawah pimpinan Panglima Polem dan beberapa pasukan dari tiga sagi bergerak menguasai tempat ibadah warga di ibukota tersebut.

Mengetahui hal ini, Kohler kembali mencoba merebut Masjid Baiturrahman. Hari ketiga pertempuran, 14 April 1873, Kohler tertembak oleh sniper Aceh pimpinan Teungku Di Lamnga saat berdiri di bawah pohon geuleumpang di halaman masjid. Sebutir peluru bersarang di kepala Jenderal Belanda itu.

Kematian Kohler membuat serdadu Belanda panik dan kocar-kacir. Posisi Kohler langsung diganti oleh Kolonel van Daalen yang menarik pasukannya ke pesisir pantai. Perang berkecamuk selama 10 hari di Pantai Cermin (Ulee Lheue).

Pasukan Aceh yang datang dari segala penjuru, seperti dari Peukan Aceh, Lambhuek, Lampuuk, Peukan Bada, Lambada, Krueng Raya, dari pelosok Aceh Besar lainnya turut dibantu oleh pasukan dari Teunom, Pidie, Peusangan dan wilayah Aceh lainnya.

Ribuan pasukan Aceh berhasil mendesak Belanda yang membuat prajurit mereka kewalahan dan moral pasukannya luntur. Belanda bisa dipukul mundur keluar dari pantai Aceh pada 25 April 1873.

Kekalahan ini membuat Belanda terkejut dan membuat publik Eropa serta Amerika gempar. Kekalahan Belanda dimuat dalam surat kabar London Times edisi 22 April 1873. Media itu memuat laporan lengkap dari Medan Perang Bandar Atjeh yang antara lain menulis: "Suatu kejadian yang luar biasa dalam sejarah penjajahan yang terjadi di Kepulauan Melayu. Kekuatan pasukan Eropa yang besar dikalahkan oleh tentara pribumi. Tentara Aceh berhasil dengan gemilang meraih kemenangan besar dalam peperangan yang menentukan. Musuh mereka bukan saja sudah kalah tetapi dipaksa berlari."

Dalam laporan itu, London Times juga menulis bahwa Aceh bukanlah tanah penjajahan Belanda, dan Belanda sama sekali tidak berhak menyerang Aceh. Sementara surat kabar Amerika, The New York Times pada edisi 6 Mei 1873 menulis: "Suatu pertempuran berlumuran darah terjadi di Aceh. Serangan Belanda berhasil ditangkis dengan penyembelihan besar-besaran terhadap tentara Belanda. Panglima Belanda dibunuh dan tentaranya lari tunggang langgang."

Di sisi lain Harian The New York Times pada 15 Mei 1873 mengomentari perang Aceh dalam artikel berjudul: Aceh.

"...Segera akan diketahui oleh masyarakat bahwa Aceh itu bukanlah bangsa biadab yang tidak sadar atau tenggang rasa. Mereka adalah bangsa islami yang baik dan menghormati nilai-nilai perjuangan pahlawan-pahlawan mereka..."

"Segera akan terbukti bahwa mereka sebagai musuh sekarang juga memiliki tanah jajahan sendiri pada suatu waktu dan ada waktu ketika mereka begitu kuat hingga dapat mengepung armada Portugis di Malaka. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Sultan Aceh adalah sahabat karib Raja Inggris James I yang memberikan dua buah meriam besar kepada Sultan Aceh. Kini meriam itu turut mempertahankan istana penggantinya di Sumatera."

Berita-berita ini terus mengisi halaman utama media-media di Eropa dan Amerika. Arus informasi mengenai perang Aceh terus mengalir dari koresponden Reuters William Marshal di Penang yang memperoleh berita dari Stuart Herriot, pedagang asal Scotlandia. Herriot dikenal akrab dengan penduduk pribumi dan menjadi penasehat hukum bila berurusan dengan pengadilan atau orang Eropa. Dia juga menjadi anggota Dewan Kota Penang, dan mendukung sejumlah kegiatan serta kepentingan pribumi Melayu.

Herriot menjadi narasumber penting bagi Marshall dalam urusan orang pribumi Melayu dan Aceh. Keduanya dikenal sebagai anti Belanda, pro Melayu, menentang campur tangan Inggris terhadap negeri-negeri Melayu. Mereka tidak senang kepada Gubernur Harry Ord yang terlalu berpihak kepada Belanda dan membiarkan Aceh diserbu hingga merusak perdagangan bebas di Selat Malaka.

Pemberitaan itu sempat memaksa Perdana Menteri William Ewart Gladstone dan Menteri Luar Negeri George Granville untuk mempertimbangkan kembali sikap Inggris mengenai ekspansi Belanda terhadap Aceh. Namun, Den Haag tetap berharap sikap toleran dari London mengenai aksinya di Aceh, setelah keduanya mengikat perjanjian Persahabatan 1871.

Menteri Luar Negeri Belanda Gericke van Herwijnen menginstruksikan kepada Duta Besar Charles van Bijlandt di London untuk mendekati dan meyakinkan pemerintah Inggris agar selalu memperoleh dukungan. Negara kincir angin ini memerlukan peran serta Inggris untuk mengantisipasi tekanan internasional dari Amerika dan negeri-negeri Eropa lainnya.

Dukungan Inggris terhadap Belanda itu membuat mayoritas pedagang Inggris di Singapura membenci pemerintahannya sendiri. Menurut mereka kebijakan yang diambil pimpinan negaranya telah merugikan pedagang Inggris. Opini publik yang menjatuhkan kredibilitas penguasa Inggris kian hari semakin deras akibat perang Aceh. Mereka mencela kebijakan pemerintahan yang hanya berpangku tangan membiarkan Belanda melakukan agresi di Sumatera dan Aceh.

Hal itu mendapat perhatian konservatif pimpinan Perdana Menteri William Gladstone yang mengkhawatirkan bisa mempengaruhi citra kepemimpinannya. Akhirnya pemerintah Inggris menekan pemilik Kantor Berita Reuters yaitu Baron Paul Julius von Reuter untuk meredam pemberitaan tentang perang Aceh. Akibatnya berita-berita Aceh mulai hilang di koran-koran Eropa dan sejak Juni 1874, koresponden Reuters Marshall dilarang meliput serta berhubungan dengan orang-orang Aceh. 

 

Sumber : The Atjeh Post

BELANDA mengultimatum Kesultanan Aceh pada 26 Maret 1873. Perang Aceh-Belanda dimulai. Sedikitnya 3.198 prajurit, termasuk 168 perwira KNIL yang dipimpin Jendral JHR Kohler mendarat di Pantai Cermin pada 8 April 1873.
Saat batalion-batalion mendarat di pantai Aceh, Belanda langsung menghadapi sistem perlawanan yang terorganisir dan rapi dari pasukan Kesultanan Aceh. Artileri pasukan Aceh lebih handal dari yang diperkirakan. Bahkan kapal perang Citadel van Antwerpen dihujani 12 tembakan meriam. Kendati bisa memukul mundur pasukan Aceh namun 9 prajurit Belanda tewas, 46 lainnya luka-luka akibat tebasan kelewang.
Sesaat Jenderal Kohler bersama ribuan prajuritnya berhasil menguasai muara Krueng Aceh dan mendirikan pangkalan militer di jalur masuk kerajaan itu. Dia kemudian bergerak menyerbu "Dalam" (Keraton dalam istilah Jawa) sebagai pusat pemerintahan Sultan Aceh di Banda Aceh. Belanda masuk dari jalur Krueng Aceh dan berhasil menduduki Masjid Raya Baiturrahman pada 11 April 1873.
Kohler berpikir bahwa Masjid Baiturrahman merupakan istana kesultanan karena letaknya berada di pusat kota. Belanda merasa sudah menguasai Aceh dan kondisi sudah bisa dikendalikan apalagi saat menyerang sama sekali tidak ada perlawanan.
Kohler mengambil kebijakan mengurangi jumlah prajuritnya dan meninggalkan masjid. Begitu dibiarkan kosong, pasukan Aceh di bawah pimpinan Panglima Polem dan beberapa pasukan dari tiga sagi bergerak menguasai tempat ibadah warga di ibukota tersebut.
Mengetahui hal ini, Kohler kembali mencoba merebut Masjid Baiturrahman. Hari ketiga pertempuran, 14 April 1873, Kohler tertembak oleh sniper Aceh pimpinan Teungku Di Lamnga saat berdiri di bawah pohon geuleumpang di halaman masjid. Sebutir peluru bersarang di kepala Jenderal Belanda itu.
Kematian Kohler membuat serdadu Belanda panik dan kocar-kacir. Posisi Kohler langsung diganti oleh Kolonel van Daalen yang menarik pasukannya ke pesisir pantai. Perang berkecamuk selama 10 hari di Pantai Cermin (Ulee Lheue).
Pasukan Aceh yang datang dari segala penjuru, seperti dari Peukan Aceh, Lambhuek, Lampuuk, Peukan Bada, Lambada, Krueng Raya, dari pelosok Aceh Besar lainnya turut dibantu oleh pasukan dari Teunom, Pidie, Peusangan dan wilayah Aceh lainnya.
Ribuan pasukan Aceh berhasil mendesak Belanda yang membuat prajurit mereka kewalahan dan moral pasukannya luntur. Belanda bisa dipukul mundur keluar dari pantai Aceh pada 25 April 1873.
Kekalahan ini membuat Belanda terkejut dan membuat publik Eropa serta Amerika gempar. Kekalahan Belanda dimuat dalam surat kabar London Times edisi 22 April 1873. Media itu memuat laporan lengkap dari Medan Perang Bandar Atjeh yang antara lain menulis: "Suatu kejadian yang luar biasa dalam sejarah penjajahan yang terjadi di Kepulauan Melayu. Kekuatan pasukan Eropa yang besar dikalahkan oleh tentara pribumi. Tentara Aceh berhasil dengan gemilang meraih kemenangan besar dalam peperangan yang menentukan. Musuh mereka bukan saja sudah kalah tetapi dipaksa berlari."
Dalam laporan itu, London Times juga menulis bahwa Aceh bukanlah tanah penjajahan Belanda, dan Belanda sama sekali tidak berhak menyerang Aceh. Sementara surat kabar Amerika, The New York Times pada edisi 6 Mei 1873 menulis: "Suatu pertempuran berlumuran darah terjadi di Aceh. Serangan Belanda berhasil ditangkis dengan penyembelihan besar-besaran terhadap tentara Belanda. Panglima Belanda dibunuh dan tentaranya lari tunggang langgang."
Di sisi lain Harian The New York Times pada 15 Mei 1873 mengomentari perang Aceh dalam artikel berjudul: Aceh.
"...Segera akan diketahui oleh masyarakat bahwa Aceh itu bukanlah bangsa biadab yang tidak sadar atau tenggang rasa. Mereka adalah bangsa islami yang baik dan menghormati nilai-nilai perjuangan pahlawan-pahlawan mereka..."
"Segera akan terbukti bahwa mereka sebagai musuh sekarang juga memiliki tanah jajahan sendiri pada suatu waktu dan ada waktu ketika mereka begitu kuat hingga dapat mengepung armada Portugis di Malaka. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Sultan Aceh adalah sahabat karib Raja Inggris James I yang memberikan dua buah meriam besar kepada Sultan Aceh. Kini meriam itu turut mempertahankan istana penggantinya di Sumatera."
Berita-berita ini terus mengisi halaman utama media-media di Eropa dan Amerika. Arus informasi mengenai perang Aceh terus mengalir dari koresponden Reuters William Marshal di Penang yang memperoleh berita dari Stuart Herriot, pedagang asal Scotlandia. Herriot dikenal akrab dengan penduduk pribumi dan menjadi penasehat hukum bila berurusan dengan pengadilan atau orang Eropa. Dia juga menjadi anggota Dewan Kota Penang, dan mendukung sejumlah kegiatan serta kepentingan pribumi Melayu.
Herriot menjadi narasumber penting bagi Marshall dalam urusan orang pribumi Melayu dan Aceh. Keduanya dikenal sebagai anti Belanda, pro Melayu, menentang campur tangan Inggris terhadap negeri-negeri Melayu. Mereka tidak senang kepada Gubernur Harry Ord yang terlalu berpihak kepada Belanda dan membiarkan Aceh diserbu hingga merusak perdagangan bebas di Selat Malaka.
Pemberitaan itu sempat memaksa Perdana Menteri William Ewart Gladstone dan Menteri Luar Negeri George Granville untuk mempertimbangkan kembali sikap Inggris mengenai ekspansi Belanda terhadap Aceh. Namun, Den Haag tetap berharap sikap toleran dari London mengenai aksinya di Aceh, setelah keduanya mengikat perjanjian Persahabatan 1871.
Menteri Luar Negeri Belanda Gericke van Herwijnen menginstruksikan kepada Duta Besar Charles van Bijlandt di London untuk mendekati dan meyakinkan pemerintah Inggris agar selalu memperoleh dukungan. Negara kincir angin ini memerlukan peran serta Inggris untuk mengantisipasi tekanan internasional dari Amerika dan negeri-negeri Eropa lainnya.
Dukungan Inggris terhadap Belanda itu membuat mayoritas pedagang Inggris di Singapura membenci pemerintahannya sendiri. Menurut mereka kebijakan yang diambil pimpinan negaranya telah merugikan pedagang Inggris. Opini publik yang menjatuhkan kredibilitas penguasa Inggris kian hari semakin deras akibat perang Aceh. Mereka mencela kebijakan pemerintahan yang hanya berpangku tangan membiarkan Belanda melakukan agresi di Sumatera dan Aceh.
Hal itu mendapat perhatian konservatif pimpinan Perdana Menteri William Gladstone yang mengkhawatirkan bisa mempengaruhi citra kepemimpinannya. Akhirnya pemerintah Inggris menekan pemilik Kantor Berita Reuters yaitu Baron Paul Julius von Reuter untuk meredam pemberitaan tentang perang Aceh. Akibatnya berita-berita Aceh mulai hilang di koran-koran Eropa dan sejak Juni 1874, koresponden Reuters Marshall dilarang meliput serta berhubungan dengan orang-orang Aceh.
- See more at: http://www.atjehpost.com/sejarah_read/2013/08/20/63176/0/39/Perang-Atjeh-dan-cerita-Reuters#sthash.QJQlDTwp.dpuf

BELANDA mengultimatum Kesultanan Aceh pada 26 Maret 1873. Perang Aceh-Belanda dimulai. Sedikitnya 3.198 prajurit, termasuk 168 perwira KNIL yang dipimpin Jendral JHR Kohler mendarat di Pantai Cermin pada 8 April 1873.
Saat batalion-batalion mendarat di pantai Aceh, Belanda langsung menghadapi sistem perlawanan yang terorganisir dan rapi dari pasukan Kesultanan Aceh. Artileri pasukan Aceh lebih handal dari yang diperkirakan. Bahkan kapal perang Citadel van Antwerpen dihujani 12 tembakan meriam. Kendati bisa memukul mundur pasukan Aceh namun 9 prajurit Belanda tewas, 46 lainnya luka-luka akibat tebasan kelewang.
Sesaat Jenderal Kohler bersama ribuan prajuritnya berhasil menguasai muara Krueng Aceh dan mendirikan pangkalan militer di jalur masuk kerajaan itu. Dia kemudian bergerak menyerbu "Dalam" (Keraton dalam istilah Jawa) sebagai pusat pemerintahan Sultan Aceh di Banda Aceh. Belanda masuk dari jalur Krueng Aceh dan berhasil menduduki Masjid Raya Baiturrahman pada 11 April 1873.
Kohler berpikir bahwa Masjid Baiturrahman merupakan istana kesultanan karena letaknya berada di pusat kota. Belanda merasa sudah menguasai Aceh dan kondisi sudah bisa dikendalikan apalagi saat menyerang sama sekali tidak ada perlawanan.
Kohler mengambil kebijakan mengurangi jumlah prajuritnya dan meninggalkan masjid. Begitu dibiarkan kosong, pasukan Aceh di bawah pimpinan Panglima Polem dan beberapa pasukan dari tiga sagi bergerak menguasai tempat ibadah warga di ibukota tersebut.
Mengetahui hal ini, Kohler kembali mencoba merebut Masjid Baiturrahman. Hari ketiga pertempuran, 14 April 1873, Kohler tertembak oleh sniper Aceh pimpinan Teungku Di Lamnga saat berdiri di bawah pohon geuleumpang di halaman masjid. Sebutir peluru bersarang di kepala Jenderal Belanda itu.
Kematian Kohler membuat serdadu Belanda panik dan kocar-kacir. Posisi Kohler langsung diganti oleh Kolonel van Daalen yang menarik pasukannya ke pesisir pantai. Perang berkecamuk selama 10 hari di Pantai Cermin (Ulee Lheue).
Pasukan Aceh yang datang dari segala penjuru, seperti dari Peukan Aceh, Lambhuek, Lampuuk, Peukan Bada, Lambada, Krueng Raya, dari pelosok Aceh Besar lainnya turut dibantu oleh pasukan dari Teunom, Pidie, Peusangan dan wilayah Aceh lainnya.
Ribuan pasukan Aceh berhasil mendesak Belanda yang membuat prajurit mereka kewalahan dan moral pasukannya luntur. Belanda bisa dipukul mundur keluar dari pantai Aceh pada 25 April 1873.
Kekalahan ini membuat Belanda terkejut dan membuat publik Eropa serta Amerika gempar. Kekalahan Belanda dimuat dalam surat kabar London Times edisi 22 April 1873. Media itu memuat laporan lengkap dari Medan Perang Bandar Atjeh yang antara lain menulis: "Suatu kejadian yang luar biasa dalam sejarah penjajahan yang terjadi di Kepulauan Melayu. Kekuatan pasukan Eropa yang besar dikalahkan oleh tentara pribumi. Tentara Aceh berhasil dengan gemilang meraih kemenangan besar dalam peperangan yang menentukan. Musuh mereka bukan saja sudah kalah tetapi dipaksa berlari."
Dalam laporan itu, London Times juga menulis bahwa Aceh bukanlah tanah penjajahan Belanda, dan Belanda sama sekali tidak berhak menyerang Aceh. Sementara surat kabar Amerika, The New York Times pada edisi 6 Mei 1873 menulis: "Suatu pertempuran berlumuran darah terjadi di Aceh. Serangan Belanda berhasil ditangkis dengan penyembelihan besar-besaran terhadap tentara Belanda. Panglima Belanda dibunuh dan tentaranya lari tunggang langgang."
Di sisi lain Harian The New York Times pada 15 Mei 1873 mengomentari perang Aceh dalam artikel berjudul: Aceh.
"...Segera akan diketahui oleh masyarakat bahwa Aceh itu bukanlah bangsa biadab yang tidak sadar atau tenggang rasa. Mereka adalah bangsa islami yang baik dan menghormati nilai-nilai perjuangan pahlawan-pahlawan mereka..."
"Segera akan terbukti bahwa mereka sebagai musuh sekarang juga memiliki tanah jajahan sendiri pada suatu waktu dan ada waktu ketika mereka begitu kuat hingga dapat mengepung armada Portugis di Malaka. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Sultan Aceh adalah sahabat karib Raja Inggris James I yang memberikan dua buah meriam besar kepada Sultan Aceh. Kini meriam itu turut mempertahankan istana penggantinya di Sumatera."
Berita-berita ini terus mengisi halaman utama media-media di Eropa dan Amerika. Arus informasi mengenai perang Aceh terus mengalir dari koresponden Reuters William Marshal di Penang yang memperoleh berita dari Stuart Herriot, pedagang asal Scotlandia. Herriot dikenal akrab dengan penduduk pribumi dan menjadi penasehat hukum bila berurusan dengan pengadilan atau orang Eropa. Dia juga menjadi anggota Dewan Kota Penang, dan mendukung sejumlah kegiatan serta kepentingan pribumi Melayu.
Herriot menjadi narasumber penting bagi Marshall dalam urusan orang pribumi Melayu dan Aceh. Keduanya dikenal sebagai anti Belanda, pro Melayu, menentang campur tangan Inggris terhadap negeri-negeri Melayu. Mereka tidak senang kepada Gubernur Harry Ord yang terlalu berpihak kepada Belanda dan membiarkan Aceh diserbu hingga merusak perdagangan bebas di Selat Malaka.
Pemberitaan itu sempat memaksa Perdana Menteri William Ewart Gladstone dan Menteri Luar Negeri George Granville untuk mempertimbangkan kembali sikap Inggris mengenai ekspansi Belanda terhadap Aceh. Namun, Den Haag tetap berharap sikap toleran dari London mengenai aksinya di Aceh, setelah keduanya mengikat perjanjian Persahabatan 1871.
Menteri Luar Negeri Belanda Gericke van Herwijnen menginstruksikan kepada Duta Besar Charles van Bijlandt di London untuk mendekati dan meyakinkan pemerintah Inggris agar selalu memperoleh dukungan. Negara kincir angin ini memerlukan peran serta Inggris untuk mengantisipasi tekanan internasional dari Amerika dan negeri-negeri Eropa lainnya.
Dukungan Inggris terhadap Belanda itu membuat mayoritas pedagang Inggris di Singapura membenci pemerintahannya sendiri. Menurut mereka kebijakan yang diambil pimpinan negaranya telah merugikan pedagang Inggris. Opini publik yang menjatuhkan kredibilitas penguasa Inggris kian hari semakin deras akibat perang Aceh. Mereka mencela kebijakan pemerintahan yang hanya berpangku tangan membiarkan Belanda melakukan agresi di Sumatera dan Aceh.
Hal itu mendapat perhatian konservatif pimpinan Perdana Menteri William Gladstone yang mengkhawatirkan bisa mempengaruhi citra kepemimpinannya. Akhirnya pemerintah Inggris menekan pemilik Kantor Berita Reuters yaitu Baron Paul Julius von Reuter untuk meredam pemberitaan tentang perang Aceh. Akibatnya berita-berita Aceh mulai hilang di koran-koran Eropa dan sejak Juni 1874, koresponden Reuters Marshall dilarang meliput serta berhubungan dengan orang-orang Aceh.
- See more at: http://www.atjehpost.com/sejarah_read/2013/08/20/63176/0/39/Perang-Atjeh-dan-cerita-Reuters#sthash.QJQlDTwp.dpuf

Pemerintah Aceh dan Pusat Bahas Soal PP Pengelolaan Minyak di ZEE

 

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyiapkan dua peraturan pemerintah (PP) dan satu peraturan presiden (Perpres) sebagai penjabaran dari Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pembahasan PP dan Perpres itu dilakukan serentak dan sudah dibahas interdepartemen di Pemerintah atas usulan masyarakat dan Pemda Aceh pada saat itu.

"PP itu antara lain soal minyak lepas pantai yang masuk ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif), kewenangan pertanahan yang mereka minta, menyangkut masalah pendidikan agama di Aceh dan Gunung Leuser," kata Mendagri di Jakarta, Jumat (2/8).

Peraturan tersebut dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pascaperdamaian antara Pemerintah pusat dan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sempat menuntut pemisahan diri dari NKRI.

Mendagri menambahkan selain pembahasan PP dan Perpres tersebut, tim gabungan dari kedua belah pihak juga membahas mengenai penetapan bendera daerah yang masih menjadi polemik karena menggunakan simbol dan lambang menyerupai bendera GAM.

"Sekarang draf-nya sudah di tangan Pemda Aceh dan tadi malam di Surabaya saya sudah lapor ke Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Mendagri.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersama perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berada di Jakarta untuk melakukan perundingan dengan Kemendagri mengenai Qanun (Perda) Nomor 3 Tahun 2013.

Dalam perundingan tersebut, Zaini Abdullah mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan dan mengimplementasikan isi perjanjian Helsinki tersebut.Tuntaskan apa yang dicantumkan dalam MoU Helsinki dan UU Aceh.

Selesaikan apa yang jadi janji pemerintah pusat, seperti wewenang Pemerintah Aceh, PP soal Migas, tanah, dan lainnya," kata Zaini usai perundingan di Gedung Kemendagri, Rabu (31/7/2013).

Sumber : Suara Karya / The Globe Journal

Cyber War | Siapa Dalang dibalik Perang Hacker RI dan Bangladesh ?

Serangan cyber yang silih berganti dilancarkan Indonesia kepada Bangladesh dan sebaliknya masih berlangsung hingga sekarang. Namun, di tengah peperangan ini, benarkan Malaysia sedang mengambil untung?

Menurut pantauan merdeka.com (30/7), argumen ini mengemuka dalam fanspage Facebook hacker Indonesia Indonesian Fighter Cyber. Di sini, dikatakan bahwa sebenarnya Malaysia-lah yang mengadu domba kedua belah pihak sehingga terjadi peperangan sesama saudara ini.

Dikatakan, salah satu hacker Bangladesh dengan nama Murkho Manob diperkirakan adalah seorang Malaysia. Murkho Manob ditengarai melakukan hasutan yang kemudian memecahkan perang cyber antara Indonesia-Bangladesh.

Namun, sepertinya tuduhan ini dimentahkan secara langsung oleh pegiat cyber Malaysia sendiri. Lewat sebuah post di Facebook, dikatakan bahwa hacker negeri Jiran tak ada sangkut pautnya dengan pecahnya perang yang juga melibatkan dua negara tetangga mereka.

Sebelumnya, pihak Bangladesh mengatakan bahwa pihak Indonesia-lah yang memulai, namun dari pihak Indonesia mengatakan bahwa Bangladesh sengaja memulai perang dengan memfitnah Indonesia sebagai antek Israel.

Belum diketahui siapa yang memulai dan motif apa yang menjadikan cyber-war atau perang cyber antara dua negara ini berkecamuk.

Sumber : Merdeka.com

Cyber War | Hacker Indonesia Klaim Lumpuhkan Istana Presiden Bangladesh

Baru saja, tersiar kabar bahwa hacker Indonesia berhasil melumpuhkan situs kepresidenan Bangladesh. Hal ini menyusul perang yang berkecamuk di dunia maya kedua negara tersebut.

Menurut pantauan merdeka.com (30/7), hal ini diketahui dari sebuah post yang ditulis dalam situs forum online Indonesia, Kaskus. Tertera, bahwa hacker Indonesia berhasil menguasai situs kepresidenan Bangladesh yang beralamatkan bangabhaban.gov.bd.

Namun, benarkah klaim yang dilakukan dedemit dunia maya Indonesia ini?

Ketika merdeka.com melakukan penelusuran, memang benar bahwa situs dengan alamat bangabhaban.gov.bd hingga kini tak bisa dibuka. Lewat tes koneksi pun terbukti bahwa situs ini tak bisa bangkit lagi.

Namun begitu, tercatat beberapa situs pemerintahan pusat Bangladesh lainnya masih terlihat aman. Sebagai contoh, situs perdana menteri dan situs kenegaraan Bangladesh yang saat ini masih mampu beredar di dunia maya.

Sumber : Merdeka.com

Cyber War | Benarkah Indonesia Antek Israel ?

Pertikaian di ranah cyber (dunia maya) antara hacker Bangladesh dan Indonesia mulai memanas. Ada desas-desus yang katakan bahwa selain ada serangan terlebih dahulu dari peretas tanah air, serangan dari Bangladesh tersebut dilancarkan karena Indonesia merupakan antek Israel, betulkah?

Diperkirakan dimulai sejak hari Minggu (28/07) lalu, para peretas dari Bangladesh yang tergabung dalam komunitas Bangladesh Grey Hat Hackers (BDGHH) melancarkan serangan dan berhasil merontokkan banyak situs Indonesia.

Situs-situs yang berhasil dirontokkan sangat beragam, ada situs pemerintahan sampai dengan situs pribadi.

Marah karena ulah BDGHH, para hacker di Indonesia bersatu memberikan perlawanan dengan hasil banyak juga situs-situs di Bangladesh yang terkapar.

Apabila dirunut titik permasalahannya, memang belum jelas apa yang mendasari perang cyber ini. Namun, dari pihak Bangladesh mengatakan bahwa peretas Indonesia lah yang memulai menyerang situs-situs di negara mereka.

Namun, dari pihak Indonesia justru balik mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa hacker Indonesia menyerang terlebih dahulu. Bahkan ada rumor yang katakan bahwa hacker Indonesia geram karena dituduh sebagai kaki tangan Israel atau memberikan dukungan terhadap Israel.

Dari serangan dengan serangan yang saling dilancarkan, banyak komentar-komentar yang bermunculan baik di Facebook, Twitter atau forum.

Bahkan di fanapage Facebook milik BDGHH, tidak sedikit orang Indonesia yang menyerukan agar perang cyber dihentikan karena Indonesia bukanlah pendukung Israel.

"Indonesia dan Bangladesh sama-sama negara muslim. Indonesia tidak pernah mendukung Israel. Jadi tolong hentikan perang ini," tulis seseorang dalam fanspage Facebook milik BDGHH dalam bahasa Inggris.

Sampai saat ini, nampaknya peperangan masih berlanjut karena banyak postingan-postingan yang mengarah ke suatu laman yang berhasil diretas, baik oleh pihak BDGHH atau juga kelompok peretas dari Indonesia.

Sumber : Merdeka.com

Genderang 'Perang' Telah di Tabuh, Hacker Indonesia Vs Bangladesh Mulai Saling Serang

Ratusan bahkan ribuan 'amunisi' yang diluncurkan oleh komunitas peretas atau hacker dari Bangladesh menghantam banyak sekali situs-situs Indonesia. Berang, hacker Indonesia menyerang balik.

Menurut beberapa fanspage baik dari hacker Indonesia atau juga Bangladesh serta beredarnya banyak twit di Twitter yang mengatakan bahwa hacker-hacker dari Bangladesh mulai menyerang situs-situs Indonesia.

Bahkan dari fanspage Bangladesh Grey Hat Hackers (BDGHH) menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak ingin menyerang Indonesia apabila hacker-hacker tanah air tidak memulainya terlebih dahulu.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu admin di BGHH yang memiliki ID Rotating Rotor. Dia menuliskan bahwa hacker Indonesia telah salah memilih lawan dan akan menjadi kesalahan besar dalam sejarah mereka (Indonesia).

"Kita akan membuat cyberspace mereka seperti Neraka...Banyak situs di Indonesia akan kami jadikan sampah...Mereka menunjukkan kemampuannya, sekarang gantian kita...Beberapa jam kemudian, nama BD Grey Hat Hacker akan terpampang di seluruh situs Indonesia," tulis Rotating Rotor (28/07).

Ternyata, pihak BDGHH tidak sekadar jual omongan saja, mereka buktikan dengan tumbangnya banyak sekali situs-situs Indonesia, mulai dari situs pemerintahan, situs komersil sampai situs pribadi.

Namun, tidak seberapa lama, serangan balasan bertubi-tubi mengarah ke Bangladesh. Serangan gabungan dari hacker Indonesia meluncur dan merontokkan banyak sekali situs Bangladesh.

Dari pihak Bangladesh mengatakan bahwa pihak Indonesia-lah yang memulai, namun dari pihak Indonesia mengatakan bahwa Bangladesh sengaja memulai perang dengan memfitnah Indonesia sebagai antek Israel.

Belum diketahui siapa yang memulai dan motif apa yang menjadikan cyber-war atau perang cyber antara dua negara ini berkecamuk.

Source : Merdeka.com

Merekonstruksi Hikayat Aceh

Salah satu hikayat yang memiliki peran besar dalam pengembangan Islam di Aceh adalah Malem Diwa.

DALAM masyarakat Aceh ada kesenian yang disebut haba jameun dan hikayat Aceh. Keduanya sangat sulit dibedakan, namun dapat diklasifikasikan ke dalam cerita rakyat.  Bila kita lihat dari segi isinya, haba jameun lebih kepada cerita-cerita yang diwarisi dari masa lampau baik dari Aceh maupun dari luar Aceh tapi tidak memiliki unsur historis.

Sedangkan hikayat dilihat dari segi isinya mengandung cerita-cerita yang pernah terjadi di Aceh serta memiliki nilai historis yang sangat berharga. Sejarah mencatat ada sekitar seratus jumlah hikayat pernah hidup di Aceh. Oleh karena sifat hikayat yang demikian, maka kajian mengenai hikayat sangat membantu untuk menggambarkan sejarah masyarakat Aceh di masa  silam.

Hikayat merupakan sebuah karya sastra Aceh berbentuk puisi atau syair. Istilah hikayat diambil dari bahasa Arab, 'hikayah' yang bermakna cerita.

Hikayat pertama kali muncul pada abad ke-19 yang ditulis oleh Tgk Muhammad Pante Kulu, atau yang lebih dikenal dengan Teungku Chiek Pante Kulu.

Kriteria penulisan hikayat diawali dengan mukadimah, puji syukur kepada Allah dan selawat salam kepada Rasulullah. Kemudian diiringi dengan pesan-pesan nasehat dan diakhiri dengan penutup.

Secara garis besar hikayat Aceh dapat diklasifikasikan kedalam dua kolompok, yaitu hikayat Epik dan non-Epik.

Bila kita berbicara tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh, hikayat Aceh merupakan satu hal yang tidak boleh dinafikan. Hal ini menunjukkan peran hikayat cukuplah besar dalam menjembatani masuk dan berkembangnya Islam di Aceh.

Sejarah mencatat sebelum Islam masuk ke Aceh, mayoritas rakyat Aceh saat itu menganut Agama Hindu. Pada saat itu pengaruh Agama Hindu hanya dikokohkan dengan menceritakan cerita rakyat dengan cara berhikayat. Maka timbullah inisiatif dari para penyiar Agama Islam saat itu untuk mempengaruhi rakyat Aceh yang sedang menganut paham Hindu supaya mencintai agama baru ini (Islam).

Adalah satu cara efektif yang mereka lakukan saat itu dengan menyelipkan unsur Islamisasi dalam hikayat tersebut. Upaya penyelipan unsur Islamisasi dalam hikayat kala itu tidaklah mudah. Karena dalam menyelipkan unsur Islam harus memperhatikan dua unsur yang lain. Pertama menjaga jalan cerita sehingga tidak merusak nilai-nilai seninya, dan yang kedua sisipan tersebut harus sehemat mungkin sehingga alur cerita tetap terjaga.

Di sisi lain masyarakat yang sedang menganut paham Hindu tidak merasa terkejut saat mendengarnya. Tapi bisa menjadi semacam suguhan bagi mereka. Ternyata menyiarkan Islam melalui hikayat sangat membantu mereka saat itu. Salah satu hikayat yang memiliki peran besar dalam pengembangan Islam di Aceh adalah hikayat Malem Diwa.

Hikayat Malem Diwa adalah sebuah hikayat yang pernah dipandang sakti oleh penganut paham Hindu saat itu. Karena hampir semua isinya diwarnai unsur Hindu. Tapi dalam masa yang sangat singkat hikayat Malem Diwa mampu diadopsi menjadi hikayat Islami.

Setelah Islam tersebar dan dikenal luas di Aceh melalui hikayat Malem Diwa, barulah lahir hikayat Kanca Mara. Nama hikayat ini diambil dari nama seorang pemuda yang mampu mengalahkan Ratu Hindu dalam perdebatan kebenaran aAgama Hindu dan Islam.

Setelah Islam memiliki tempat berpijak yang kokoh. Para generasi Islam selanjutnya sudah dengan tegas menolak pemahaman Hindu. Pada masa ini lahirlah hikayat Poetroe Peurekison. Nama hikayat ini diambil dari nama seorang putri yang berani menentang ajakan ayahnya untuk memeluk Hindu.

Langkah seperti ini ternyata masih memerlukan tindak lanjut berupa satu usaha mendirikan masyarakat Islam yang kokoh di bawah satu ikatan yang kuat. Dalam hal ini kontribusi raja-raja Aceh yang sudah memeluk Islam sangatlah dibutuhkan. Sehingga para raja pun bersedia untuk menulis hikayat yang diwarnai dengan paham Islam yang kemudian diberikan kepada keturunannya.

Di samping berperan sebagai jembatan dalam mengembangkan Islam, hikayat Aceh saat itu juga difungsikan sebagai pembangkit semangat peperangan, seperti hikayat Perang Sabi. Hikayat ini telah mendorong pejuang-pejuang Aceh untuk memilih mati syahid dari pada hidup berdampingan dengan Kafir Belanda.

Hatta Srikandi Aceh sendiri Tjut Nyak Dhien telah menidurkan anaknya dengan nafas hikayat jihad ini. Di antara bait hikayat yang pernah beliau dendangkan untuk menidurkan anaknya adalah:

Dô dô idé
Jantông até beu rijang raya
Beu jeuët aneuk kamat beudé
Jak prang kaphé cang Beulanda.
Do do da idi
Bijèh sawi dalam kaca
Beu rijang rayek banta cut di
Gantoë abi parôh Beulanda

Oleh karena pengaruh hikayat yang sangat tajam dalam pengembangan Islam sudah membuat mayoritas rakyat Aceh saat itu mampu membaca dan menciptakan hikayat. Mulai dari anak-anak, pemuda, orang tua, bahkan kaum wanita pun ikut andil dalam berhikayat. Ruh hikayat ini sudah menyatu dengan jiwa mereka.

Adapun cara yang mereka lakukan untuk melestarikan hikayat ini antara lain; membiasakan diri untuk berhikayat, menjadikan hikayat sebagai bentuk hiburan, budaya berhikayat selalu dihadirkan pada even-even tertentu, seperti Meurukoen dan Preh Lintoe Baroe.. Sehingga hikayat ini terus saja terwarisi kepada generasi berikutnya.

Namun akibat perkembangan zaman yang telah melahirkan berbagai macam sastra modern seperti novel dan cerpen telah membuat hikayat ini terabaikan. Kemajuan di bidang industri film, radio, televisi dan media cetak yang telah memberi berbagai macam hiburan dan bahan bacaan semakin membuat kepopuleran sastra Aceh ini berdebu.

Sejarah juga menyebutkan hikayat Aceh mulai terabaikan sebelum tahun 90- an. Tapi di awal tahun 1991 - 1995 bau hikayat ini kembali bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh. Pada saat ini telah lahir kembali beberapa putra Aceh yang punya andil dalam berhikayat seperti Teungku Andan PM Toh.

Akan tetapi sastra hikayat pada abad ini sangat jarang dipublikasikan, paling hanya pada acara-acara besar saja. Seperti acara yang dihadiri pejabat-pejabat tinggi. Ruh serta kepribadian rakyat Aceh pada abad ini sudah jarang kita dapatkan yang bisa berhikayat apa lagi menciptakannya.

Adapun faktor yang membuat sastra hikayat ini kian memudar antara lain; lahirnya sastra melayu yang ditulis dengan tulisan yang moderat. Kurangnya media yang mau mempublikasikannya, tidak ada mata pelajaran khusus tentang hikayat yang diajarkan di sekolah SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sekalipun.

Upaya Rekonstruksi

Literatur sejarah menyebutkan bahwa indatu kita  telah menjadikan hikayat sebagai harta warisan.  Mereka juga telah berhasil mengembangkan Islam di bumi Aceh dengan meggunakan hikayat sebagai media dakwah. Bahkan kejayaan Aceh di abad yang silam terindikasi dengan hikayat ini (UU Hamidy 1982).

Krisis atau resesi hikayat yang sudah sampai pada taraf darurat seperti saat ini perlu ditabur penawarnya. Salah satu penawar yang sangat ampuh bila dilihat dari kemajuan zaman sekarang ini adalah media. Kesediaan media untuk mempublikasi hikayat Aceh merupakan salah satu cara ampuh untuk memperlambat terhadap kepunahannya.

Upaya rekonstruksi hikayat Aceh juga merupakan salah satu cara untuk membuka kembali pemikiran orang Aceh yang berasumsi bahasa Aceh hanya bahasa pergaulan semata. Sehingga mereka tahu bahasa Aceh sejak dulu sudah lahir dalam bentuk tulisan.

Para generasi muda Aceh postmodern yang sudah larut dalam bahasa Indonesia pun mengetahui cara penulisan bahasanya sendiri. Suatu saat nanti kita harapkan bahasa Aceh selalu terwarisi baik dari segi pengucapan maupun tulisan kepada generasi selanjutnya.

Di lihat dari segi isinya hikayat mengandung nilai moral, adat, dan agama perlu untuk dipublikasikan. Kita berharap kepada media-media di Aceh  agar menyediakan rubrik khusus untuk menulis hikayat. Sehingga sastra hikayat ini selalu terpelihara dan tidak berdebu. Bagi generasi yang akan hidup pada masa setelah kita pun bisa mengetahui akan budaya-budaya nenek moyangnya. Semoga!

* Mahasiswa Universitas Al-Azhar Cairo, Berprofesi sebagai pemerhati sastra hikayat Aceh di KMA (Keluarga Mahasiswa Aceh) Mesir, email: mmd_jhon@yahoo.co.id

Source : The Atjeh Post

YM Malek Mahmud : No more conflic and I still in NKRI

Banda Aceh |  “Banyak putra-putra terbaik Aceh dengan tekad merdeka atau syahid yang begabung di bawah komando GAM pada saat itu dan setelah damai GAM mendirikan partai politik sebagai kelanjutan alat perjuangan dengan doktrin Meukuta Alam Al-Asyi.”

Demikian kenang Ketua Majelis Tuha Peuet Partai Aceh, Malek Mahmud, pada pelantikan pengurus DPA Partai Aceh kemarin, Minggu (24/3/2013) di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.

Selain itu, ia juga menghimbau seluruh kader untuk menguatkan PA sebagai alat politik demi memperjuangkan cita-cita rakyat Aceh mengingat PA adalah partai yang lahir dari air mata, keringat dan darah rakyat Aceh.

 

Tak hanya kepada kader PA, Malek Mahmud juga mengajak masyarakat Aceh untuk bahu membahu perkuat Aceh agar tetap satu, saling bersaudara dan menguatkan ulama serta umara dalam ukhuwah Islamiah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Malek juga mengakui bahwa paska MoU Helsinki memang masih banyak hak-hak keluarga syuhada yang berjuang untuk Aceh selama ini belum sepenuhnya terperhatikan oleh PA sendiri khususnya, namun perhatian ke arah sana tetaplah menjadi prioritas bagi PA.

Malek menambahkan bahwa wilayah Aceh terhampar dari Sabang hingga Singkil, termasuk di dalamnya Gayo dan Tamiang serta pulau-pulau lainnya.” Itu sesuai dengan peta nasional,” tegasnya.

Mengenai Bendera dan Lambang yang baru saja disahkan oleh DPRA, Malek Mahmud merasa sedih ketika kedua identitas Aceh tersebut dipersoalkan oleh pihak pusat.

Menurutnya, bendera adalah lambang perdamaian Aceh dengan NKRI. “Dimana-mana nantinya akan bersanding pengibarannya (dengan bendera merah putih-red). Dulu bendera merah putih dibawa lari saat daerah lain dijajah, tapi tidak di Aceh dan Aceh adalah de facto Indonesia saat daerah lain sudah direbut Belanda,” paparnya.

Selanjutnya menurut Malek Mahmud, lambang dan bendera adalah hak dan kebanggaan rakyat Aceh dan Aceh meminta hal itu tidaklah harus dipersoalkan. “No more conflic and I still in NKRI,” ungkapnya meyakinkan pemerintah pusat.

Sebelumnya Malek Mahmud menyatakan bahwa Sunarko selaku Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra sudah dianggap sebagai anak Aceh dan untuk memperjuangkan lambang dan bendera di tingkat pusat sudah sangat layak berada di tangan Sunarko. “Itu tugas Pak Sunarko untuk melobi pihak pusat yang belum mengerti arti sejarah,” ujar Malek di akhir sambutannya.

Sumber : Atjeh Link

Lambang Buraq-Singa Akan Gantikan Pancacita

Lambang Pancacita dan Buraq-Singa

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Bendera dan Lambang Aceh. Artinya lambang Buraq akan segera menghiasi setiap sudut ruang perkantoran di Aceh.

Sedangkan lambang Pancacita yang kerap dikenakan di lengan baju Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama ini akan segera ditanggalkan.
Hal ini mengingat, setelah qanun Lambang dan Bendera telah disahkan. Maka, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1991 tentang keistimewaan Aceh dengan lambang Pancacita secara otomatis telah batal demi hukum.

Demikian halnya juga dengan Bendera di Aceh. Selama ini setiap perkantoran hanya menaikkan bendera Merah Putih. Sebentar lagi akan ada dua bendera secara berdampingan dikibarkan di perkantoran Pemerintah setiap harinya dari pagi sampai sore.

"Mulai saat ini Undang-undang Nomor 39 Tahun 1991 tentang lambang Aceh Pancacita akan dicabut, digantikan dengan lambang Aceh yaitu Buraq," kata Gubernur Aceh, Zaini Abdullah Jumat malam (22/3/2013) pada sidang penutupan pengesahan 3 Raqan.

Kata Zaini Abdullah, lahirnya Lambang dan Bendera Aceh tersebut merupakan simbul pemersatu rakyat Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tegasnya kembali, qanun Lambang dan Bendera tersebut memang sudah menjadi dambaan seluruh rakyat Aceh selama ini. Karena memang menjadi manifestasi keberagaman kebudayaan yang dimiliki rakyat Aceh saat ini.

"Hal yang lebih penting juga adalah dengan lahirnya qanun lambang dan bendera bisa terus meningkatkan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Sumber : The Globe Journal

Inilah Laksamana Keumala Hayati yang Memimpin 2000 Pasukan Inoeng Balee

 

...LIRIH terdengar suara itu memanggil jiwa untuk maju//Dari tanah mu hai Aceh lahir perempuan perkasa bukan hanya untuk dikenang//Tapi dia panglima Laksamana Jaya memanggil kembali untuk berjuang//Dia perempuan Keumala//Alam semesta restui//Lahir jaya berjiwa baja Laksamana Malahayati perempuan ksatria negeri...//

Lirik lagu tersebut dilantunkan Sang Maestro, Iwan Fals mengenang perjuangan Laksamana Malahayati. Keumala merupakan wanita Aceh yang memimpin armada laut kerajaan dan 2 ribu pasukan Inong Balee. Pasukan ini terdiri dari wanita-wanita Aceh yang suaminya tewas dalam perempuan Teluk Haru melawan Portugis.

Berdasarkan catatan Ali Hasjmy dalam bukunya Wanita Aceh menceritakan, pembentukan pasukan Inong Balee ini dilakukan Laksamana Malahayati setelah meminta izin dari Sultan Aceh, Sultan Al Mukamil. Permohonan itu dilakukan Keumala setelah suaminya ikut tewas dalam peperangan meski armada Kerajaan Aceh memperoleh kemenangan melawan Portugis.

Permintaan ini dikabulkan Sultan Al Mukamil dan Laksamana Malahayati diangkat menjadi panglimanya. Armada ini ditugaskan menjaga Teluk Krueng Raya, Aceh Besar dari gangguan bangsa asing.

Konon diceritakan Keumala Hayati awalnya mendapat pendidikan militer di pusat pendidikan tentara Aceh Asykar Baital Makdis. Dia mendapat pelatihan langsung dari instruktur perwira Turki Utsmaniyah.

Di kamp militer inilah Malahayati berkenalan dengan suaminya yang kelak diangkat menjadi Panglima Armada Selat Malaka Aceh. Usai menjalani pendidikan di Baital Makdis, Keumala Hayati diangkat menjadi Komandan Protokol Istana Darud Dunia oleh Sultan Aceh.

Nama Keumala Hayati menjadi populer setelah berhasil menyerbu kapal-kapal perang Belanda yang menyamar jadi kapal dagang. Armada kapal Belanda itu dipimpin Houtman bersaudara yang mengkhianati kepercayaan Sultan Aceh.

Pengkhianatan yang dilakukan dua Zeelander ini setelah berhasil masuk ke Aceh pada 21 Juni 1599 Masehi. Mereka melakukan manipulasi dagang, mengacau, dan menghasut sehingga membuat Sultan Aceh gerah.

Sultan Aceh kemudian memerintahkan Armada Inong Balee menyerbu kapal De Houtman bersaudara pada 11 September 1599. Pertempuran sengit berlangsung di atas geladak kapal Belanda. Cornelis de Houtman berhasil ditikam dan mati di tangan Laksamana Keumala Hayati sementara saudaranya, Frederick de Houtman ditawan.

"Di kapal Van Leeuw telah dibunuh Cornelis de Houtman dan anak buahnya oleh Laksamana Malahayati sendiri, sementara sekretaris rahasianya menyerang Frederick de Houtman dan ditawannya serta dibawa ke darat. Davis dan Tomkins menderita luka..." tulis Marie van C. Zeggelen dalam bukunya berjudul Oude Glorie.

Keberhasilan Malahayati dalam menumpas pengkhianatan de Houtman bersaudara ini membuat karirnya meningkat. Dia dipercaya menjabat sebagai panglima perang angkatan laut kerajaan.

Ketangguhan Laksamana Malahayati menjaga gerbang masuk ke Aceh membuat Kerajaan Belanda yang dipimpin Prince Maurits terpaksa mengambil langkah damai. Belanda mengirimkan utusan yang berangkat dengan empat buah kapal dagang, yaitu Zeelandia, Middleborg, Lange dan Sonne.

Laksamana Malahayati ditugaskan untuk memeriksa kapal-kapal utusan Belanda ini. Setelah mendapat rekomendasi dari panglima armada laut perempuan itu, utusan Belanda baru dapat menemui Sultan Aceh.

Bukti peninggalan sejarah armada Laksamana Malahayati kini bisa dijumpai di Desa Lamreh, Krueng Raya. Di desa itu terdapat Benteng Kuta Inong Balee, markas pasukan Keumala Hayati di Teluk Krueng Raya.

 

 

Sumber : The Atjeh Post

Srikandi Aceh itu Bernama "Cut Nyak Dhien"

 

"Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid," ujar Cut Nyak Dhien usai menampar buah hatinya Cut Gambang yang menangis saat mengetahui Teuku Umar syahid ditembak Belanda,  11 Februari 1899. Cut Nyak kemudian memeluk Cut Gambang.

Setelah kepergian Teuku Umar, pimpinan perang di pantai barat Aceh diambil alih Cut Nyak Dhien. Bersama sisa pasukan suaminya, Cut Nyak bergerilya dari satu medan ke medan pertempuran lainnya.

Dua tahun sejak kematian Teuku Umar, akhirnya perjuangan Cut Nyak bersama pasukan Aceh mulai terdesak akibat tentara Belanda sudah terbiasa berperang di daerah ini. Cut Nyak pun semakin renta.

Matanya sudah mulai rabun dan dia diserang encok. Jumlah pasukannya pun terus berkurang serta sulit sekali memperoleh makanan.

Kondisi Cut Nyak mendatangkan rasa iba bagi sisa pasukannya. Salah satu anak buahnya bernama Pang Laot melaporkan lokasi markas Cut Nyak kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dhien di Beutong Le Sageu.

Serangan ini mengejutkan pejuang Aceh. Begitu pula dengan Cut Nyak Dhien yang menyambar rencong untuk melawan musuh. Perlawanan Cut Nyak Dhien berhasil dihentikan Belanda. Dia ditangkap sementara putrinya Cut Gambang, berhasil melarikan diri ke hutan belantara. Cut Gambang kemudian meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya.

Cut Nyak Dhien kemudian diboyong ke Kutaradja (Banda Aceh) dan mendapat perawatan medis untuk penyakit yang dideritanya. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh.

Tak lama kemudian, Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Pengasingan ini dilakukan Belanda karena ketakutan kompeni terhadap semangat yang bisa diciptakan Cut Nyak dalam memicu perlawanan pejuang Aceh kepada mereka. Apalagi saat itu, Cut Nyak Dhien masih terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk.

Ia kemudian dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lainnya. Di dalam tahanan, Cut Nyak mendapat julukan Ibu Perbu karena wawasan dan pemahamannya terhadap Islam sangat kental.

Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dhien meninggal karena usianya yang sudah tua.

Makamnya baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Cut Nyak diakui oleh Presiden Soekarno sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui SK Presiden RI No.106 Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964.

Kisah perjuangan Cut Nyak  diinterpretasi dalam film drama epos berjudul Tjoet Nja' Dhien pada tahun 1988 yang disutradarai oleh Eros Djarot dan dibintangi Christine Hakim sebagai Tjoet Nja' Dhien, Piet Burnama sebagai Pang Laot, Slamet Rahardjo sebagai Teuku Umar dan juga didukung Rudy Wowor. Film ini memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik, dan merupakan film Indonesia pertama yang ditayangkan di Festival Film Cannes (tahun 1989).

Sementara peninggalan Cut Nyak di Aceh yaitu Rumoh Cut Nyak Dhien di Lampisang, Peukan Bada. Rumah itu merupakan benda cagar budaya yang dilestarikan dan mengundang minat wisatawan pecinta sejarah Aceh. Perjuangan Cut Nyak melawan Belanda menjadikan namanya bersanding dengan tokoh-tokoh wanita dunia.

 

 

Source : The Atjeh Post

Kisah Warga Rohigya Ditembak Aparat dan Terombang-ambing di Laut

Lhokseumawe | Dua warga negara Myanmar yang terdampar di Perairan Aceh Utara, mengalami luka tembak. Mereka ditembak aparat keamanan Myanmar saat berusaha melarikan diri dari negaranya.

WN Myanmar itu mengalami luka tembak di bagian hidung dan kaki. Salah seorang pengungsi asal Myanmar, Samsul Alam menceritakan kisah pelarian mereka.

Saat mereka melarikan diri, mereka dihadang tentara Myanmar di tengah laut. "Selain kami ditembaki, seluruh logistik kami dibuang ke laut dan tenda di boat juga dihancurkan oleh tentara Myanmar,” Kata Samsul kepada detikcom di lokasi pengungsian, Rabu (27/2/2013) dini hari.

Samsul bercerita, setelah logistik mereka dibuang ke laut, tentara Myanmar menarik kapal boat yang ditumpangi ke luar perairan Myanmar dan membiarkan mereka terkatung-katung di tengah laut.

"Tanpa ada perbekalan yang cukup, kami terombang-ambing di perairan Selat Malaka selama satu bulan dua hari dan akhirnya pagi tadi (26/2) kami ditemukan oleh dua orang nelayan yang sedang memancing dan dievakuasi ke darat,” sebut Samsul.

Pengamatan di pengungsian, warga sekitar secara swadaya membantu 127 WN Myanmar dengan memberikan pakaian bekas, sarung, makanan dan minuman.

Sedangkan petugas kesehatan Pelabuhan Aceh Utara terus melakukan pemeriksaan kesehatan pengungsi Rohingya di Meunasah Cot Trung. Pagi ini (27/2) mereka renananya akan dikarantina di kantor eks Imigrasi Lhokseumawe di Desa Punteut, Kecematan Blang Mangat.

Sumber : Detik / The Globe Journal

Lagi, 127 Warga Rohingya Terdampar di Aceh Utara

Warga Rohingya asal negara Myanmar mereka terdampar di lepas pantai kawasan desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Selasa (26/2). Sedikitnya 127 warga Rohingya itu telah di ungsikan ke meunasah desa setempat. (Photo :Serambi Indonesia

 

 

LHOKSUKON | Sebanyak 127 warga asal Rohingya, Myanmar, ditemukan hanyut karena perahu kayu berukuran 8 x 15 meter yang mereka tumpangi kehabisan minyak, kemudian terdampar di perairan Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Selasa (26/2) sekitar pukul 09.00 WIB.

Sejumlah nelayan setempat yang melihat sebuah boat terombang-ambing sekitar 150 mil di lepas pantai itu mendekat dan berkomunikasi dengan penumpangnya yang dicekam kecemasan dan kelaparan. Mereka mengaku kehabisan minyak, sehingga boatnya terombang-ambing.

“Kami melihat ada sebuah boat di tengah laut. Tiba-tiba empat di antara penumpangnya langsung terjun ke laut. Lalu kami berikan dua jeriken yang berisi sekitar 80 liter bensin, kemudian kami tuntun mereka ke arah pantai,” kata Tarmizi (21), nelayan asal Cot Trueng yang menemukan warga Rohingya tersebut.

Sekitar pukul 20.00 WIB tadi malam, nelayan lokal bersama 127 warga Rohingya itu tiba di pinggir pantai Desa Cot Trueng. Mendadak kawasan itu heboh. Ratusan warga berdatangan ingin menyaksikan para “manusia perahu” tersebut.

Amatan Serambi tadi malam, dari 127 warga Rohingya itu enam di antaranya wanita dan dua anak-anak. Ini hal baru, sebab sebelumnya, meski sudah sering warga Rohingya hanyut atau terdampar di Aceh, tapi baru kali ini ada wanita dan anak-anak sekaligus.

Sejak dua tahun terakhir, terutama di awal 2012, berkali-kali sudah warga Rohingya yang ingin mencari suaka politik ke negara lain demi menghindari ekses konflik di negaranya, terdampar di perairan Aceh.

Tadi malam, mereka yang terdampar itu ditampung di Dayah Cot Trueng. Sekitar pukul 22.00 WIB, semua mereka dibawa ke meunasah desa setempat. Juga diberi makan minum alakadarnya.

Di antara “manusia perahu” itu ada yang bisa berbahasa Melayu dan menerangkan bahwa mereka berangkat dari Myanmar menuju Thailand dan sudah 28 hari di laut. Perahu kayu berukuran 8 x 15 meter yang mereka tumpangi kehabisan bensin  dan terombang-ambing di laut lepas. Sudah tujuh hari mereka tidak makan dan hanya minum air laut.

Polisi dan TNI terus mengawal keberadaan mereka sembari mendata nama-nama warga asing  yang terlihat lemah dan kumal itu.  Tampak Camat Muara Batu, Saiful Basri dan anggota DPRK Aceh Utara, Azhari Cagee membantu mengatur warga di lokasi tersebut.  Salah seorang warga Rohingnya, Syaiful Alam (45) menyebutkan mereka bertemu nelayan asal Aceh Utara dan meminta pertolongan. “Saya bisa berbahasa Melayu. Sayalah yang meminta nelayan di Indonesia ini untuk membantu kami. Karena perahu kami kehabisan minyak,” terang Syaiful dalam bahasa Melayu. Sedangkan warga Rohingya lainnya tidak bisa berbahasa Melayu. Setiap kali berbicara mereka hanya mengatakan, “Rohingnya muslim.”

Camat Muara Batu, Saiful Basri menyebutkan, pihaknya telah melaporkan kasus itu ke Imigrasi Lhoskeumawe. “Untuk sementara ditampung di meunasah dulu. Keperluan makan malam dan lain sebagainya kita tanggung bersama masyarakat Desa Cot Trueng,” ujar Camat Saiful Basri.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (Wasdakin) Kantor Imigrasi kelas II Lhokseumawe Albert juga menyebutkan, pihaknya juga telah mendapat informasi adanya warga Myanmar yang terdampar di pinggir kawasan Muara Batu, Aceh Utara. “Kami sekarang mau ke lokasi. Mereka akan kita data dulu, tapi untuk tempat penampungan saya belum bisa pastikan,” katanya. (c46/c37/ib)

Solidaritas dalam Bentuk Nasi dan Sayur
Sadar bahwa warga Rohingya itu sedang dilanda dahaga dan lapar yang amat sangat setelah tujuh hari tidak makan, kecuali minum air laut, empati terhadap mereka pun mengalir deras dari ibu-ibu Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.

Tadi malam, terlihat belasan ibu-ibu dengan cekatan memasak nasi dan sayur untuk makan malam warga Rohingya yang baru “merapat” ke daratan itu. Setelah satu jam lebih menunggu, nasi dan sayur alakadarnya pun masak. Lalu, warga Rohingya itu makan dengan lahap. Banyak yang nambah nasi dan sayur, pertanda sepiring nasi tak cukup mengganjal perut yang sudah tujuh malam keroncongan.

Camat Muara Batu, Saiful Basri menyebutkan, untuk sementara “manuia perahu” dari Rohingya itu ditampung di meunasah dulu. “Keperluan makan malam dan lain sebagainya kita tanggung bersama masyarakat Desa Cot Trueng,” ujar Camat Saiful Basri.

Itulah gambaran solidaritas warga setempat, terutama kaum ibunya, yang langsung bergerak mengatasi lapar dan dahaga “tamu” mereka nun dari Myanmar yang masih bergolak.

Petugas medis pun tampak cekatan memberikan obat kepada warga Rohingya itu. Fokus perhatian paramedis lebih tertuju kepada wanita dan anak-anak, kelompok rentan dalam gelombang pengungsian yang sedang mencari suaka politik itu.

Dulu di masa konflik, orang Aceh yang sering mencari suaka ke luar. Tapi kini, giliran Aceh damai, orang Aceh pula yang kerap melayani para pencari suaka dari Myanmar itu seperti saudaranya sendiri. Begitulah rona kehidupan. (c46/dik)

Langsung Diselidiki
Begitu mendapat informasi tentang ratusan warga Rohingya terdampar di perairan Muara Batu, petugas kita langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Hasil penyelidikan sementara, jumlah mereka mencapai 127 orang. Semua mereka untuk sementara ditampung di Desa Cot Trueng. Juga sudah dilakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi Lhokseumawe untuk penanganan lebih lanjut.
* AKBP Kukuh Santoso, Kapolres Lhokseumawe, melalui Kapolsek Muara Batu, Iptu Ilyas Hamid. (c37)

Posisikan sebagai Pengungsi
BANDA ACEH - Secretary International Concern Group for Rohingya (ICGR), M Adli Abdullah MCL meminta masyarakat dan Pemerintah Aceh memposisikan 127 warga Rohingya yang kemarin terdampar di perairan Muara Batu, Aceh Utara itu, sebagai pengungsi.

“Beri bantuan kemanusiaan kepada ‘manusia perahu’ ini dan posisikan mereka sebagai pengungsi, bukan sebagai pendatang gelap,” kata Adli Abdullah kepada Serambi tadi malam dari Kuala Lumpur, Malaysia.

Dosen perbandingan hukum pada Fakultas Hukum Unsyiah ini juga menjelaskan bahwa membanjirnya pengungsi etnis Rohingya itu ke berbagai negara, termasuk Indonesia, disebabkan ekses konflik etnis di Arkhine State Myanmar yang belum selesai sampai hari ini. “Maka komunitas internasional perlu menekan Pemerintah Nyanmar untuk menghentikan kekerasan etnis dan genosida di sana,” imbuh Sekretaris ICGR ini.

Pemerintah Myanmar, dia imbau harus memperlakukan warganya dalam persamaan status, tanpa membeda-bedakan ras, etnis, dan agama.

Tak lupa Adli juga mengimbau seluruh masyarakan Aceh dan bangsa Indonesia agar memberikan bantuan kemanusiaan kepada msyarakat Rohingya, khususnya mereka yang telah berhasil menyelamatkan nyamanya dan menjadi manusia perahu dan terdampar di perairan Aceh Utara saat ini.

“Kami juga minta IOM dan UNHCR segera turun mengindentifikasi mereka yang kini berada di Aceh Utara itu dan memberikan status pengungsi (refugee), sehingga terlindungi keberadaannya berdasarkan hukum internnasional,” demikian Adli Abdullah. 

Sumber : Serambi Indonesia