Adsense

Showing posts with label Bisnis. Show all posts
Showing posts with label Bisnis. Show all posts

Sunday, September 7, 2014

Akibat Kekurangan Dana, Markas Kepolisian London Dijual


Tak sanggup membayar biaya perawatan, gedung bersejarah di Inggris ini harus rela masuk lelang.
Keputusan berani dan mengejutkan diambil Kepolisian London, Inggris. Penegak hukum negeri Ratu Elizabeth ini siap melepas salah satu markas terkenal dan bersejarah agen rahasia Inggris Scotland Yard dengan harga US$ 412 juta setara Rp 4,85 triliun.
Kepolisian London beralasan, penjualan salah satu gedung bersejarah ini dipicu biaya perawatan yang mahal. Bangunan ini juga dianggap sudah ketinggalan zaman sehingga kurang praktis dipakai sebagai markas modern.

"Ini adalah sebuah bangunan yang sangat mahal untuk merawat dan mengoperasikannya," kata Craig Mackey, wakil komisaris Kepolisian London seperti dikutip dari laman Emirate247, Minggu, 7 September 2014.
Setiap tahunnya, kepolisian London mengaku harus mengeluarkan tak kurang 50 juta poundsterling untuk perawatan gedung yang telah menjadi latar lusinan film detektif dan spionase selama puluhan tahun itu.

Markas Scotland Yard memiliki luas 56 ribu meter persegi. Gedung ikon berlantai 22 itu terletak tidak jauh dari Gedung Parlemen dan Istana Buckingham di Victoria. Scotland Yard telah menjadi rumah bagi Kepolisian Metropolitan London sejak tahun 1967.
Saat ini para polisi kota London diketahui telah pindah ke bangunan yang lebih modern di dekatnya.
Keputusan menjual bangunan bersejarah itu memang akan menghemat pengeluaran pemeliharaan dan hasilnya bisa bisa diinvestasikan untuk keperluan kepolisian yang lain. Salah satu bentuk investasi adalah pembelian kamera pengintai dan tablet serta smartphone yang memungkinkan petugas di lapangan melaporan tanpa perlu kembali ke markas.

"Sudah ada perusahaan internasional dan Inggris yang tertarik pada Scotland Yard," kata Simon Hodson dari Jones Lang LaSalle, perusahaan yang menangani penjualan.
"The Yard", dinamai demikian karena terletak di jalan jalan bernama Great Scotland Yard. Markas ini menjadi terkenal di dunia karena sering ditampilkan dalam cerita detektif fiksi Sherlock Holmes dan Hercule Poirot.

Sayangnya, ujar Hodson, pemilik baru cenderung kurang tertarik pada bangunan bersejarah sebagai situs bersejarah. "Bangunan ini akan dihancurkan, hampir pasti," katanya.
Bangunan tersebut saat ini bernama New Scotland Yard tapi nama itu akan dipakai untuk rumah barunya di gedung Curtis Green yang terletak di Victoria Embankment. | DREAM.co.id

Friday, August 2, 2013

Pemerintah Aceh dan Pusat Bahas Soal PP Pengelolaan Minyak di ZEE

 
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyiapkan dua peraturan pemerintah (PP) dan satu peraturan presiden (Perpres) sebagai penjabaran dari Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pembahasan PP dan Perpres itu dilakukan serentak dan sudah dibahas interdepartemen di Pemerintah atas usulan masyarakat dan Pemda Aceh pada saat itu.
"PP itu antara lain soal minyak lepas pantai yang masuk ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif), kewenangan pertanahan yang mereka minta, menyangkut masalah pendidikan agama di Aceh dan Gunung Leuser," kata Mendagri di Jakarta, Jumat (2/8).
Peraturan tersebut dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pascaperdamaian antara Pemerintah pusat dan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sempat menuntut pemisahan diri dari NKRI.
Mendagri menambahkan selain pembahasan PP dan Perpres tersebut, tim gabungan dari kedua belah pihak juga membahas mengenai penetapan bendera daerah yang masih menjadi polemik karena menggunakan simbol dan lambang menyerupai bendera GAM.
"Sekarang draf-nya sudah di tangan Pemda Aceh dan tadi malam di Surabaya saya sudah lapor ke Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Mendagri.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersama perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berada di Jakarta untuk melakukan perundingan dengan Kemendagri mengenai Qanun (Perda) Nomor 3 Tahun 2013.
Dalam perundingan tersebut, Zaini Abdullah mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan dan mengimplementasikan isi perjanjian Helsinki tersebut.Tuntaskan apa yang dicantumkan dalam MoU Helsinki dan UU Aceh.
Selesaikan apa yang jadi janji pemerintah pusat, seperti wewenang Pemerintah Aceh, PP soal Migas, tanah, dan lainnya," kata Zaini usai perundingan di Gedung Kemendagri, Rabu (31/7/2013).
Sumber : Suara Karya / The Globe Journal

Friday, March 22, 2013

Aceh Gandeng TNI Angkatan Udara

Gubernur Aceh Zaini Abdullah disaksikan Wali Nanggroe Malik Mahmud menyerahkan cinderamata kepada Kepala Staf TNI AU Marskel TNI Ida Bagus Putu Dunia, di Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Kamis (21/3).
 * Bangun Pendidikan Kedirgantaraan

JAKARTA | Pemerintah Aceh mengajak  Markas Besar TNI Angkatan Udara (Mabes AU)  membangun pendidikan kedirgantaraan di Aceh. Ajakan tersebut diutarakan Gubernur dr Zaini Abdullah dalam pertemuan dengan Kepala Staf TNI AU (KASAU) Marskal TNI Ida Bagus Putu Dunia, di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/3).

Pemerintah Aceh saat ini sedang menyiapkan pembangunan Kampus Dirgantara Aceh di Kawasan Aceh Besar. Kampus tersebut, kata gubernur, mengintegrasikan sekolah menengah kejuruan (SMK) Penerbangan, Sekolah Pilot, dan Institute Aeronautica.

“Untuk mewujudkan pendidikan kedirgantaraan itu, kami membutuhkan kerja sama dengan TNI AU,” kata Gubernur. Kelak, Pemerintah Aceh juga akan  mengembangkan industri penerbangan yang dinilai sangat prosfektus secara ekonomi.

KASAU  Marskal TNI Ida Bagus Putu Dunia menyambut baik gagasan pembangunan pendidikan kedirgantaraan Aceh. “Kami setuju dengan rencana kerja sama ini,” kata Ida Bagus yang pernah bertugas di Aceh. Pertemuan itu juga dihadiri Wali Nanggroe Malik Mahmud, dan Kepala Lembaga Dirgantara Aceh Marsda TNI Purn. HT. Syahril.

Pada hari yang sama, bertempat di Mess Aceh, Gubernur Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Malik Mahmud bertemu dengan 10 mahasiswa Aceh yang menempuh pendidikan manajemen transportasi udara di Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi Jakarta. “Kami adalah angkatan II dari Aceh. Kami semua akan diwisuda pada Oktober nanti,” kata M Ilham, mahasiswa asal Banda Aceh.

Gubernur Zaini dan Wali Nanggroe Malik Mahmud menyebutkan bahwa masa depan kedirgantaraan Aceh ada pada mereka. Gubernur mempersilakan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. “Tapi nanti kalau dibutuhkan, Pemerintah Aceh akan memanggil kalian untuk pulang membangun Aceh,” ujar Gubernur.

Kepala Lembaga Dirgantara Aceh Marsda TNI Purn. HT. Syahril, mengatakan, mahasiswa penerbangan asal Aceh itu nanti akan dipekerjakan di banda-bandara di Aceh dan menjadi tenaga pengajar di Kampus Dirgantara Aceh.(fik)

Kontrol Udara Seharusnya di Aceh

WALI Nanggroe Malik Mahmud mengusulkan kepada KASAU untuk melakukan kontrol udara dari Aceh, sebagai kawasan yang sangat starategis karena langsung berhubungan dengan negara luar. “Seharusnya kontrol udara ada di Aceh, bukan di Singapura dan Malaysia,” katanya.

Malik Mahmud juga menyampaikan agar dibangun pangkalan penyelamatan di Lhokseumawe apabila sewaktu-waktu terjadi musibah kapal tanker di Selat Malaka.

“Mudah-mudahan tidak ada kecelakaan tanker di sana, tapi kalau terjadi maka bantuan yang paling mudah adalah dari Lhokseumawe,” kata Malik Mahmud yang baru kembali dari Yogyakarta bertemu Sultan Hamengkubuwono X dan meninjau sekolah penerbangan di Yogyakarta.


Sumber : Serambinews

Monday, March 11, 2013

Sejarah Baru Pelabuhan Aceh


Banda Aceh |  Penandatangan perjanjian kerjasama perintisan angkutan laut dan angkutan peti kemas dari dan ke Pelabuhan Malahayati Kreung Raya antara Pemerintah Aceh dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) dan PT Alkan Abadi dilakukan di aula serbaguna kantor Gubernur Aceh, Senin (11/03/2013).
Dalam pidatonya, Gubernur Aceh mengatakan dengan penandatangan kerjasama ini harapannya akan tercipta sejarah baru di Aceh, yakni dengan beroperasinya angkutan laut dengan sistem peti kemas.
“Saya katakan ini sejarah baru sebab selama ini operasional angkutan laut dengan sistem peti kemas hanya berlangsung secara sporadis di Aceh. Kita berharap, Insya Allah dengan ditandatanganinya perjanjian ini, aktivitas itu akan berjalan rutin. Mudah-mudahan ini merupakan langkah positif untuk mendorong  meningkatnya aktivitas ekonomi di Aceh,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mengembangkan sistem angkutan peti kemas melalui pelabuhan laut di Aceh, salah satunya di Pelabuhan Malahayati. Pemerintah Aceh akan mendorong agar Pelabuhan Malahayati ini kelak menjadi salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di wilayah Sumatera.
Direktur Utama PT Pelindo I, Alfred Natsir, menyatakan momentum hari ini akan menandai dimulainya tekad untuk modernisasi Pelabuhan Malahayati, sekaligus dimulainya ekonomi Aceh tumbuh dan berkembang untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya.
“Tentang jadwal perdana pengangkutan mesti disepakati kembali, namun sementara ini direncanakan nantinya pengangkutan hanya domestik saja dan belum melakukan kegiatan eksport dan import,” pungkasnya. 

Sumber : ANP

Wednesday, February 13, 2013

4000 Rumah di Lhokseumawe Akan di aliri Gas


Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya mengatakan 4.000 rumah tangga di kota ini akan dialiri gas bersumber dari sumur gas yang tidak lagi dimanfaatkan ExxonMobil.
Untuk membangun infrastruktur termasuk pipanisasi ke rumah-rumah warga, kata Suaidi, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana APBN senilai Rp60 miliar.
“Tahap pertama 4.000 rumah tangga, kita prioritaskan untuk rumah-rumah warga di Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua, karena dua kecamatan ini dekat dengan sumur gas maupun pipa gas ExxonMobil,” kata Wali Kota Suaidi saat konferensi pers di Lhokseumawe, Rabu, 13 Februari 2013.
Suaidi menyatakan telah membahas alokasi gas untuk 4.000 rumah tangga Kota Lhokseumawe dengan Dirjen Migas Kementrian ESDM di Jakarta, Senin, 11 Februari 2013 lalu. Dalam pertemuan itu, kata dia, juga hadir perwakilan ExxonMobil dan Medco Energy.
“Program ini akan dilaksanakan mulai tahun 2013 ini, tentunya dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana. Dan, pada 2014 nanti, Insya Allah, gas sudah teraliri ke 4.000 rumah tangga tersebut,” katanya.
Menurut Suaidi, setelah pemerintah pusat membangun infrastruktur dengan dana APBN Rp60 miliar, pengelolaan suplai gas ke rumah-rumah warga akan diserahkan ke pemerintah daerah.
“Pemerintah ingin menjadikan Lhokseumawe sebagai salah satu kota gas dalam artian kota yang energi utamanya adalah gas,” kata Suaidi.
“Penggunaan gas itu nantinya dapat menghemat biaya pemakaian 30 persen lebih murah dibandingkan gas elpiji yang selama ini dipakai rumah tangga. Lebih teknisnya soal biaya pemakaian gas itu akan diatur kemudian setelah proses ini berjalan. Yang jelas sambungan pipa ke rumah-rumah warga ditanggung pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengatakan Lhokseumawe dan Aceh Utara berpotensi menjadi kota gas, yaitu kota di mana energi utamanya adalah gas.
Tim dari BPH Migas, kata Ibrahim Hasyim, tengah mendata sumur-sumur gas yang sudah tua di Lhokseumawe dan Lhoksukon.
Nantinya pemerintah akan mendanai pembangunan infrastruktur agar sisa gas dari sumur tua itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga.
Setelah diinventarisasi sumur-sumur tua yang cadangan gasnya tidak banyak lagi, lalu BPH Migas melakukan pengkajian. Khusus di Aceh, kata Ibrahim Hasyim, hanya untuk Lhokseumawe dan Lhoksukon.
Sedangkan luar Aceh, antara lain di Jambi dan daerah lain yang lokasi sumur gasnya dekat dengan perkotaan.

“Sedang dibuat pengkajian yang intinya bagaimana gas yang tinggal sedikit itu bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri kecil di sekitarnya (sumur gas),” kata Ibrahim Hasyim kepada ATJEHPOSTcom seusai seminar dan dialog tentang “Perkembangan Industri Migas Nasional dan Aceh", di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Minggu, 13 Januari 2013.
Setelah pemerintah pusat membangun infrastruktur, tambah Ibrahim Hasyim, pengelolaan sumur-sumur tua itu nantinya diserahkan ke pemerintah daerah. Misalnya, dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah.


Sumber : Atjehpost.com

Friday, January 25, 2013

Pembangunan Proyek Trans Sumatera Harus Dipercepat

 
JAKARTA |  Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, meminta PT Hutama Karya untuk mempercepat realisasi proyek Trans Sumatera. Infrastruktur jalan dirasakan sudah menjadi kebutuhan utama guna menunjang perekonomian yang meningkat di daerah itu.

Agus menegaskan, pemerintah pusat akan mendukung dan memandu Hutama Karya dalam memperoleh pembiayaan proyek tersebut. Dia berharap realisasinya tidak seperti proyek Trans Jawa yang hingga saat ini belum selesai.

"Saya berikan guidance, kelayakan usaha disusun, koordinasi penugasan akan dibangun, tapi perlu kejelasan dari BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Setelah itu kita bangun penuh," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Jumat 25 Januari 2013.

Agus mengimbau agar Hutama Karya menyiapkan studi kelayakan bisnis yang baik sebelum memulai proyek pembangunan tol itu. Karena, studi itu yang akan menjadi penilaian pemerintah untuk mendukung proyek tersebut atau sebaliknya.
"Jadi, kami akan lihat, kalau bisa didukung feasibility studies yang baik oleh Hutama Karya, pemerintah akan dukung," tegasnya.

Terkait dengan pembiayaan, Agus menjelaskan, ada beberapa skema yang bisa diperoleh Hutama Karya untuk merealisasikan jalan tol yang rencananya membentang dari Aceh hingga Lampung itu.
Menurut Agus, pembiayaan bisa diperoleh dari penyertaan modal negara (PMN), dari swasta, maupun dengan penerbitan obligasi oleh pemerintah. "Kami tidak perlu khawatir peran swasta berapa dan pemerintah berapa. Kita bangun dulu dengan sumber pendanaan yang ada," katanya.
 
Sumber : Vivanews

Wednesday, January 23, 2013

Beginilah Bentuk Rupiah Setelah Redonominasi


JAKARTA | Pemerintah mulai sosialisasikan rencana redenominasi rupiah. Yakni penyederhanaan digit mata uang rupiah tanpa mengurangi nilai nominalnya. Beberapa lembaga keuangan, seperti dilaporkan detik, merasa rencana tersebut akan sangat baik bagi perbankan terutama terkait dengan pencatatan transaksi.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah merilis ilustrasi yang menunjukkan lembaran mata uang rupiah yang berlaku saat ini, pada masa transisi dan setelah redenominasi diselesaikan.
Dalam ilustrasi yang disampaikan Kementerian Keuangan, pagi tadi (23/01), terdapat dua mata uang rupiah dengan desain baru yang segera akan digunakan.

Untuk masa transisi, lembaran rupiah yang digunakan terlihat memiliki bentuk dan desain yang sama dengan mata uang yang berlaku saat ini namun jumlah nol-nya yang dikurangi. Secara pasti, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menuturkan, dalam 2 sampai 3 tahun ke depan akan ada mata uang baru dengan nilai Rp 100.000 desain khusus yang tiga nol yang melambangkan 'ribuan' dicetak agak samar. Sehingga Rp 100 saja yang terlihat.

Redenominasi yang direncanakan pemerintah memang menginginkan agar tiga angka nol yang menyatakan nilai ribuan disederhanakan atau dengan kata lain mata uang masa transisi akan menghilangkan 3 angka nol paling belakang dari mata uang saat ini. Mata uang Rp 100.000 menjadi Rp 100 dengan desain yang sama. Begitu juga Rp 50.000 dan Rp 20.000 yang menjadi Rp 50 dan Rp 20 dengan desain yang sama.

Sedangkan setelah redenominasi, lembaran rupiah akan memiliki desain yang berbeda. Namun masih akan menggunakan warna dasar yang sama agar tidak membingungkan masyarakat. Warna tersebut adalah kemerahan untuk nilai Rp 100, biru untuk Rp 50 dan hijau untuk Rp 20. Begitupun gambar tokoh yang ada di bagian depan akan berganti.

Sebagai tambahan, setelah redenominasi nanti, Indonesia akan kembali memiliki mata uang Rp 1 sebagai hasil pengurangan digit dari uang Rp 1.000 yang berlaku saat ini.

Sumber : Aceh Bisnis

Monday, January 21, 2013

Inilah 10 Negara Tujuan Ekspor Kopi Arabica Aceh


BANDA ACEH | Kualitas Kopi Arabica Aceh memang sudah diakui dunia. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya ekspor kopi Aceh ke beberapa negara.

Seperti diungkapkan  Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri (PDLN) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh, Nurdin bahwa pada tahun 2011, volume ekspor kopi dari Aceh sebesar 9.072.225 kg, dan dengan total nilai US$62,57 juta. Sedangkan pada 2012, total volume ekspor kopi menjadi 9.646.070, dan dengan total nilai US$64,07 juta, atau terjadi peningkatan 6,3 persen.

Dari total ekspor Kopi Arabica Aceh pada tahun 2012, terdapat 17 negara yang menjadi tujuan ekpor. Benua Amerika masih mendominasi tujuan ekspor Kopi Arabica Aceh dan disusul benua Eropa.

Berikut 10 negara tujuan ekspor Kopi Arabica Aceh terbesar pada tahun 2012:

1. Amerika Serikat, 7.614.880 kg dengan nilai 51.040.258,66 USD
2. Kanada, 632.400 kg dengan nilai 4.494.812,75 USD
3. Inggris, 366.600 kg dengan nilai 2.468.300,00 USD
4. Jerman, 221.400 kg dengan nilai 1.074.855,00 USD
5. Belgia, 165.500 kg dengan nilai 991.210,00 USD
6. Korea Selatan, 154.300 kg dengan nilai 826.296,00 USD
7. Selandia Baru, 124.800 kg dengan nilai 814.075,00 USD
8. Australia, 99.700 kg dengan nilai 666.810,00 USD
9. Swedia, 86.400 kg dengan nilai 588.545,66 USD
10.Meksiko, 54.000 kg dengan nilai 367.200,00 USD

Sumber : Bisnis Aceh

PLN Ingin Harga Gas Arun Aceh Lebih Murah


JAKARTA | PT PLN mengaku telah menyepakati harga regasifikasi Arun sebesar USD 1,2 sampai 1,6 per juta british thermal unit (milion metric british thermal unit/mmbtu). Gas tersebut akan dialokasikan untuk pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) yang ada di Medan dan Aceh.

"Tapi, itu baru kesepakatan sementara. Harga finalnya nanti saat kontrak ditandatangani," ujar Kepala Divisi BBM dan Gas PLN Suryadi Mardjoeki yang ditemui dalam acara IndoGas 2013, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (21/1).

Setelah diregasifikasi, gas dari Terminal Arun akan dialirkan melalui dua pipa ke PLTGU yang berlokasi di Aceh dan Medan. PLN berharap setelah ditambah ongkos angkut (toll fee), maka harga gas sampai di pembangkit berkisar antara USD 2,2 sampai 2,6 per mmbtu. "Kami targetkan harga gas di pembangkit lebih murah dibandingkan FSRU Jakarta.".

Toll fee tersebut akan ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Proyek regasifikasi Arun yang direncanakan berkapasitas 200 MMSCFD, diperkirakan menelan investasi USD 80 juta.

Pertamina sudah menunjuk PT Rekayasa Industri untuk membangun fasilitas modifikasi kilang LNG menjadi terminal penyimpanan dan regasifikasi di Arun tersebut. Fasilitas regasifikasi Arun akan dihubungkan dengan pipa menuju Belawan, Medan sepanjang 375 km.

PT Pertagas, anak usaha Pertamina, akan membangun pipa Arun-Belawan dengan perkiraan investasi USD 300 juta. Kapasitas Arun akan ditingkatkan menjadi 320 MMSCFD setelah proyek pipa gas menuju Belawan selesai.

Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan proyek pipa Arun-Belawan pada 2014. "Namun, tergantung pembebasan lahannya. Mudah-mudahan tidak ada banyak masalah," ungkap dia.

Sumber : Merdeka / Bisnis Aceh

Bandara Soekarno - Hatta Akan Dilengkapi Monorel


Jakarta | PT Angkasa Pura II (Persero) berencana melengkapi bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) dengan monorel. Monorel atau konsep people mover ini akan menghubungkan terminal 1, 2 dan 3.

"Ada shuttle kayak kereta. Namanya people mover atau monorel seperti di Changi Singapura," tutur Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura II, Trisno Heryadi di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (21/1/2013).

Nantinya monorel di dalam bandara ini akan mendukung operasiona stasiun KRL Commuter Line Bandara yang siap beroperasi di awal 2014 dan terletak diantara terminal 1 dan 2. Pembangun moda monorel yang menyerupai di Bandara Internasional Changi Singapura ini akan dibangun mulai 2014 usai perluasan terminal 3.

"People mover satu paket integrated building. Tahap pertama perluasan terminal setelah itu integrated building itu dibangun dari 2014-2015. Itu bisa dibangun sendiri atau kerjasama dengan yang lain," tambahnya.

Sayangnya, Trisno belum mau menyebut besaran dana yang akan digelontorkan untuk pengembangan monorel bandara ini. Namun AP II rencananya akan menggelontorkan anggaran Rp 26 triliun hingga tahun 2016 guna pengembangan dan revitalisasi Bandara Soetta.

Sementara untuk tahun 2013, AP II siap mengeluarkan anggaran investasi mencapai Rp 5,31 triliun untuk bandara yang terletak di kota Tangerang ini.


Sumber : Detik

Tuesday, December 18, 2012

Alasan Kenapa Indonesia Mewajibkan Data Center


JAKARTA | Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) resmi ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Oktober 2012 yang lalu.

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 ini berisikan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Salah satunya adalah kewajiban bagi tiap penyelenggara tersebut untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia.
Hal tersebut “memaksa”para penyelenggara sistem elektronik asing, seperti Google dan Research In Motion, untuk berpikir lebih keras jika mereka masih ingin melakukan bisnisnya di pasaran Indonesia.

Sebagai catatan, hingga saat ini, masih banyak perusahaan asing yang masih enggan menaruh servernya di Indonesia. Untuk masalah ini, pemerintah sudah memberikan waktu 1 tahun untuk memenuhi peraturan tersebut.

Pertanyaan mengenai peraturan pemerintah ini pun terus bermunculan. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa pemerintah Indonesia sampai harus “memaksa”penyelenggara meletakkan data center di Indonesia?

Ternyata, peraturan ini dibuat semata-mata untuk kemudahan bagi para penegak hukum apabila terjadi suatu masalah. Apabila data tersebut ada di luar negeri, pihak penegak hukum dirasa akan lebih sulit untuk mendapatkan data tersebut.

“Law & Enforcement akan lebih mudah dalam menangani suatu masalah apabila data center memang ada di Indonesia. Jika ada suatu konflik, sedangkan datanya ada di server luar negeri, akan susah nantinya,” kata Bambang Hery Tjahjono, Direktur Keamanan Informasi, Kementrian Komunikasi dan Informatika, saat berbincang dengan KompasTekno di sela-sela seminar idEA Internet & E-Commerce Policy di Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Menurut Bambang, penegak hukum bisa saja meminta data yang terkait dengan orang Indonesia ke pemerintah asing. Namun, apabila suatu saat ada masalah dengan negara tersebut, Indonesia bisa kehilangan data penting yang diperlukan.

PP PSTE sendiri merupakan turunan dari UU No 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada 21 April 2008 yang lalu.

Selain berisi mengenai keharusan penempatan data center di Indonesia, PP ini juga mengatur mengenai pengelolaan nama domain, tata kelola keamanan informasi, lembaga sertifikasi keandalan, dan masih banyak lagi.


Sumber : Kompas

Monday, December 17, 2012

Perusahaan IT Korea Selatan Kerjasama dengan Pemerintah Aceh


BANDA ACEH | Investor dari Korea Selatan sangat berminat melakukan kerjasama bidang Information Technology (IT) dalam upaya membangun pereknomian Aceh ke depan. Melalui perusahaan Utopia In Network Co.LTD (UINNET), negeri ginseng tersebut menawarkan untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota digital (digital city). "Kami UINNET menawarkan kerjasama investasi dalam bidang IT dan siap mentransfer semua teknologi yang kami miliki untuk putra-putri terbaik Aceh," kata perwakilan UINNET, Mr. J.H.Lee saat menyampaikan pidatonya dalam Bahasa Indonesia di Hermes Palace Hotel, Jumat (14/12) malam.

Dikatakan, UINNET adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informatika, multimedia, termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan networking service serta device development. Pihaknya mengajak masyarakat Aceh untuk bangkit membangun daerah dan mampu menghasilkan produksi sendiri dengan label Aceh.

J.H. Lee yang lancar berbahasa Indonesia itu, lebih jauh mengungkapkan, tawaran perusahaannya ke Aceh berdasarkan pengalaman Korea Selatan yang sempat hancur akibat perang hingga bangkit melalui teknologi informasi. Dengan demikian pihaknya ingin menjadikan Aceh sebagai daerah teknologi tercanggih di Indonesia.

Dalam menyamakan persepsi atas kerjasama tersebut, UINNET menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, kiranya secara bersama-sama mendirikan perusahaan Joint Venture Company (JVC), temasuk membuat pilot project tahun 2013.

Untuk kesepakatan tersebut, Pemprov Aceh harus bisa menyediakan tanah 100 hektare untuk lokasi pengembangan dan pembangunan pusat teknologi IT termodern di Aceh, yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

Diharapkan Pemprov Aceh menjadi pengguna pertama produk IT UINNET dalam rangka sosialisasi dan memperkenalkan teknologi IT termodern dan tercanggih mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Ditambahkan, UINNET bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pembangunan teknologi IT disertai dengan pendanaan yang cukup untuk pembangunan pusat teknologi IT termodern di Aceh sebagai digital city.

Sambut Baik

Sementara Gubernur Zaini Abdullah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Said Mustafa, menyambut baik kedatangan investor asal Korsel itu. "Semoga kehadiran saudara bisa membawa perubahan besar bagi perkembangan investasi di Aceh. Harapan kami, bila rencana sudah matang, sebaiknya investasi ini cepat direalisasikan," Ujarnya

Dikatakan, upaya mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh, kebutuhan teknologi komunikasi adalah sebuah keniscayaan.

Dengan demikian, bila ada sektor usaha yang ingin menyentuh pembangunan teknologi komunikasi di Aceh, maka peluangnya untuk berkembang sangat terbuka mengingat pangsa pasar teknologi informasi di tanah rencong sangat terbuka.

Pertemuan antara pemerintah daerah dengan perusahaan asing yang ingin menanamkan investasinya di Aceh itu, turut dihadiri para tokoh, mahasiswa, Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan pejabat dari daerah kabupaten/kota. Pertemuan dibarengi dengan presentasi keberadaan UINNET kepada ratusan peserta.

Sumber :  Acehbisnis/Analisadaily

Thursday, December 13, 2012

Petronas Temukan Cadangan Minyak "Terbesar di Dunia" di Pulo Rondo Sabang

 
BANDA ACEH | Perusahaan peminyakan Malaysia, Petronas, dikabarkan telah menemukan kandungan minyak bumi di Pulo Rondo, Pulau Weh, Sabang.
Kabar  itu disampaikan Walikota Sabang, Zulkifli, saat menghadiri Aceh Investment Summit 2012, di Banda Aceh, 12 Desember 2012.

Pulo Rondo adalah sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang termasuk dalam wilayah administrasi Kota Sabang. Pulau ini juga merupakan pulau terluar Indonesia di ujung barat. Dari Kota Sabang, butuh waktu sekitar dua jam perjalanan dengan kapal patroli TNI Angkatan Laut.

Menurut Zulkifli, hasil survey Petronas di Pulo Rondo cukup mengejutkan karena kandungan minyaknya ternyata cukup besar. Sayangnya, Zulkifli tidak merincikan berapa banyak kandungan yang disebutnya “temuan terbesar di dunia.” Belum ada juga penjelasan apakah kandungan minyak itu ditemukan di lepas pantai atau di daratan.

Kata Zulkifli informasi awal yang diberikan oleh tim survey cadangan minyak di Pulau Rondo tersebut bisa mencapai hingga 300 tahun eksploitasi. Namun kapan akan dimulai ekplorasi dia belum memberi jawaban pasti. Karena katanya itu sudah dilimpahkan kepada pemerintah provinsi.

"Luar biasa ini pemberian dari Allah," kata Zulkifli.[]
 
 
Sumber : The Atjeh Post

Wednesday, December 12, 2012

Aceh harus jadi sentra perhubungan ekonomi kawasan Asia


BANDA ACEH | Ketua Komite Hubungan Kerjasama luar negeri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Shalahuddin Alfata mengatakan bahwa perlu disusun suatu kebijakan ekonomi yang terintegrasi untuk menjadikan Aceh, khususnya Sabang sebagai sentra perhubungan ekonomi untuk kawasan Asia.

"Setiap hari ada sekitar 250 kapal dalam pelayaran dan perdagangan internasional yang melewati perairan Sabang, namun kesempatan untuk menjadikan kawasan ini sebagai haf atau pelabuhan penghubung perlu usaha-usaha yang sistematis," katanya kepada Bisnis Aceh hari ini, Rabu.

Ia menjelaskan, posisi Aceh yang sangat strategis merupakan pintu gerbang selat malaka sebagai kekuatan, dimana Sabang sebagai daerah komersil, yakni adanya free port dan free trade, terletak di lalulintas perdagangan sebagai mega geo-ekonomi.

"Ini merupakan peluang, karenanya kita harus jeli mengambil manfaat ini," ujarnya.

Ia menerangkan, kondisi pelabuhan Aceh yang sudah semakin membaik, dan adanya manajemen operasional pelabuhan yang teratur, serta kondisi sesak pelabuhan Belawan, merupakan peluang yang harus diambil pelabuhan di Aceh.

"Kondisi ini merupakan justifikasi dunia usaha dalam percepatan investasi di Aceh," tukasnya.

Namun demikian, terangnya, saat ini kondisi objektif yang ada, pemerintah Aceh masih kurang kordinasi dalam membangun kemitraan dengan pihak dunia usaha.

"Untuk itu, kedepan arah kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha harus diperkuat, agar lebih optimal," paparnya.


Sumber :BisnisAceh

Tuesday, December 4, 2012

Airbus Military Pindahkan Pabrik dari Spanyol ke Bandung


JAKARTA | Airbus Military tengah dalam proses memindahkan aktivitas produksi pesawat transpor menengah C295 dari Sevilla, Spanyol, ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung.

"Selain tingginya faktor kepercayaan Airbus Military kepada kami, ke depan mereka memang hanya akan memusatkan perhatian pada produksi pesawat transpor militer berbadan lebar A400M," kata IP Windu Nugroho, staf senior Divisi Komunikasi PTDI kepada media di kantornya, di Bandung, Rabu.

Dalam proses pemindahan itu, PTDI kini sedang membangun pusat pengiriman (delivery center) untuk pesawat CN295, sebutan selanjutnya bagi C295 setelah produksi bersama dilaksanakan.

Kegiatan ini salah satu bentuk perwujudan program revitalisasidi di tubuh PTDI, kata Windu.

Proses pembangunan "delivery center", kata Windu, disertai pula dengan proses pembangunan lini perakitan akhir (final assembly line) CN295, yang pengerjaannya dibantu oleh tim ahli dari Airbus Military sebagai mitra bisnis. Delivery Center CN295 diharapkan selesai pada kuartal pertama 2013.

Setelah fasilitas itu siap, PTDI akan mampu mengirimkan pesawat hasil produksinya empat unit per tahun ke seluruh customernya, khususnya untuk pesawat ke tiga hingga ke tujuh pesanan TNI AU dari sembilan pesawat yang dipesannya, dengan dua sudah diserahkan ke TNI-AU bulan lalu.

Windu menjelaskan, Kementerian Pertahanan RI memutuskan pembelian sembilan CN295 pengganti pesawat-pesawat Fokker F-27 yang sudah dioperasikan TNI-AU sejak pertengahan 2970-an. Pengadaan CN295 untuk TNI-AU itu ditandatangani saat pameran kedirgantaraan Singapore Airshow, Februari 2012.

PTDI dan Airbus Military memiliki sejarah kerja sama panjang di berbagai bidang industri penerbangan sejak tahun 1976.

Dalam kurun waktu tersebut, PTDI telah memproduksi 102 unit NC212-200, 10 unit NC212-400, 60 unit CN235 dalam berbagai varian dan misi, 200 unit CN235 sharing component untuk Airbus Military, 2 unit CN295, dan 88 unit C295 sharing component untuk Airbus Military.

Sebagai mitra, PTDI dan Airbus Military akan terus terlibat bersama dalam berbagai hal, diantaranya dalam pendistribusian teknologi dan pengetahuan seputar area manufaktur, manajemen proyek, teknologi informatika dan pengembangan komersil, yang tentunya akan menguntungkan ke dua belah pihak.

Terkait dengan proyek bersama itu, pesawat CN295 pertamakali diluncurkan oleh Airbus Military pada tahun 1996. Pesawat ini merupakan versi pengembangan dari CN235 yang sudah populer, dengan menawarkan kapasitas dan jangkauan lebih besar. Keduanya telah menjadi pesawat terlaris dalam segmen pasar masing-masing.

CN295 memiliki tingkat keandalan dan dukungan operasional tinggi seperti CN235, dan terbukti di medan pertempuran dan sukses dalam misi berkondisi panas, padang pasir, maritim serta kondisi dingin/es.

Pesawat ini dilengkapi "highly integrated avionics system (HIAS), sistem avionik terpadu modern berdasarkan Thales Topdeck Avionics.

Konsep arsitektur pesawat yang fleksibel dan penggunaan peralatan sipil/militer teknologi ganda memastikan kesuksesan misi taktis, potensi pertumbuhan untuk peralatan di masa depan, serta kesesuaian dengan lingkungan dirgantara sipil dewasa ini.

Ciri lain CN295 adalah avionik kokpit kaca pesawat terdiri dari empat matriks liquid crystal display berukuran besar (6x8 inci), kompatibel dengan kacamata malam hari. Sistem avioniknya terintegrasi dengan layar multifungsi untuk memperbaiki kesadaran situasional bagi pilot serta mengurangi beban kerja pilot dan meningkatkan efektivitas misi.

Pesawat ini juga memiliki alat perlindungan diri di lingkungan berbahaya seperti Irak dan Afghanistan, berupa pelindung kokpit, perangkat untuk mendeteksi radar (RWR), misil (MAWS) dan laser (LWS) serta memberitahukannya pada pilot, serta penglepas bunga api (flare dispenser).

CN295 juga mempunyai pilihan kapabilitas mengisi bahan bakar di tengah penerbangan. Pesawat CN295 memberikan tingkat multifungsi dan fleksibilitas yang luas, memenuhi kebutuhan kinerja dengan biaya rendah, dari lapangan udara yang kecil dan tidak beraspal, dengan layanan dukungan sepanjang usia pesawat.

CN295 pesawat segala misi, transportasi personel dan kargo hingga evakuasi, komunikasi dan logistik, ataupun kapabilitas air-dropping tersertifikasi. Semua ini dijalankan dengan waktu pengubahan konfigurasi tercepat, sehingga menurunkan risiko ketika beroperasi di lingkungan berbahaya.


Sumber : Bisnisaceh

Wednesday, November 14, 2012

Sensasional,Perekonomian Indonesia kalahkan Inggris, Jerman dan Spanyol


Kabar baik untuk Indonesia. Lembaga Konsultan Mc Kinsey Global Institute menilai Indonesia berpotensi mengalahkan perekonomian Inggris dan Jerman pada 2030 mendatang. Pada saat itu, pasar Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar USD 1,8 triliun. Angka yang sensasional!

Chairman McKinsey Global Institute (MGI) Indonesia, Raoul Oberman, mengatakan besarnya perekonomian Indonesia nanti didorong oleh peningkatan kelas konsumen menjadi 135 juta dari 45 juta penduduk saat ini yang berpendapatan USD 3.600 per kapita per tahun.

"Dua dekade ke depan ada 90 juta kelas baru. Kecuali China dan India, pertumbuhan kelas konsumen ini lebih tinggi dari negara manapun," ujarnya dalam acara 'Bersama Menuju Indonesia Maju 2030' di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (13/11).

Dia mengatakan terdapat empat sektor potensial dalam perekonomian Indonesia yang akan menawarkan pasar senilai USD 1,8 triliun atau naik hampir empat kali lipat dari hanya USD 0,5 triliun saat ini. Betul-betul sensasional. Empat pasar tersebut yakni pelayanan konsumen atau jasa, pertanian dan perikanan, sumber daya alam, dan pendidikan.

"Indonesia perlu mengatasi sejumlah tantangan dalam mengelola kebutuhan yang terus meningkat, di mana kebutuhan energi akan naik tiga kali lipat dalam 20 tahun mendatang. Demikian pula dengan kebutuhan air dan baja yang juga akan mengalami peningkatan signifikan," katanya.

Beberapa langkah sensasional yang perlu dilakukan Indonesia antara lain mentransformasikan jasa konsumen, mendorong produktivitas pertanian dan perikanan, memaksimalkan sumber daya alam non-konvensional sebagai energi alternatif, dan berinvestasi pada pengembangan keterampilan.

Tak cuma mengalahkan Inggris dan Jerman. Menteri BUMN Dahlan Iskan bahkan mengatakan perekonomian Indonesia akan terus menunjukkan sensasi. Menurut Dahlan dalam acara Global Entrepreneurship Week di gedung Bank Indonesia, Senin (12/11), tahun lalu Indonesia sudah mengalahkan Belanda. Dia memprediksi tahun depan Indonesia akan mengalahkan perekonomian Spanyol.

Meski begitu, sembari berkelakar, Dahlan mengatakan Indonesia tidak bisa mengalahkan Barcelona dan Real Madrid.

"Tahun depan kita akan mengalahkan Spanyol walaupun tidak bisa mengalahkan Barcelona dan Real Madrid (dalam hal sepak bola)," celoteh Dahlan yang disambut gelak tawa para tamu dalam acara Pembukaan Global Entrepreneurship Week di gedung Bank Indonesia. Jakarta, Senin (12/11) kemarin.

Menurut Dahlan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus menghapus beberapa rintangan agar Indonesia maju. Salah satu di antaranya adalah birokrasi. Kalau segala rintangan bisa diatasi, sungguh prestasi sensasional bagi perekonomian Indonesia.


Sumber : Merdeka

Aceh Investment Summit Digelar 12 Desember


JAKARTA  | Badan Investasi dan Promosi Aceh (BIPA) menggagasi penyelenggaraan ‘Aceh Investment Summit’ yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Desember 2012 di Banda Aceh. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menyusun peta investasi Aceh (roadmap investment of Aceh) 2012-2017.

Kepala Badan Investasi Aceh Ir Iskandar MSc mengatakan hal itu kepada Serambi di Jakarta, Selasa (13/11), seusai menghadiri pertemuan Country Manager International Finance Corcopration (anak perusahaan World Bank Group) di Jakarta.

“Roadmap investasi dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan bisa segera di followup dalam acara itu,” kata Iskandar. Direncanakan Aceh Investment Summit dihadiri Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) DR Chatib Basri.

Menurut Iskandar, Aceh Invesment Summit merupakan tindak lanjut pembicaraan gubernur Wakil Presiden Bank Dunia. Iskandar menjelaskan fase-fase pengembangan investasi di Aceh, meliputi fase pertama adalah pengembangan modal investasi yang relatif mudah dan cepat menghasilkan untuk komoditas perkebunan, perikanan, dan pabrik agro industri.

Fase dua percepatan pembangunan infrastuktur dan energi, dan fase tiga adalah pengembangan industri skala besar. Fase berikutnya pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Sumber : Serambinews

Thursday, November 8, 2012

Aceh Harus Dapat Izin Impor Barang Tertentu

Pelabuhan Krueng Geukuh
BANDA ACEH | Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri (PDLN) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh, Nurdin mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun langkah guna meminta kepada pemerintah pusat untuk memasukkan salah satu pelabuhan di Aceh untuk dapat melakukan kegiatan impor barang tertentu.

"Saat ini Aceh kan memiliki kekhususan sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), namun dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2010, maka Aceh tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas impor produk barang tertentu melalui pelabuhan di Aceh," katanya kepada Bisnis Aceh hari ini, Kamis.

Sebagaimana diketahui, Permendag RI Nomor 57 tahun 2010 yang masa berlakunya akan habis pada 31 Desember 2012 nanti, mengatur beberapa hal, yakni, impor produk tertentu, yaitu makanan dan minuman, alas kaki, pakain jadi, mainan anak-anak, elektronika, obat tradisional dan herbal serta kosmetik hanya dapat diimpor oleh produk tertentu (IT Produk Tertentu).

Kemudian dijelakan bahwa, produk tertentu tersebut hanya dapat diimpor melalui 7 (tujuh) pelabuhan laut di Indonesia, yakni, Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Emas di Semarang, Sukarno Hatta di Makasar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura dan seluruh pelabuhan Udara Iternasional.

Dalam Permedag tersebut jelas bahwa pelabuhan di Aceh tidak perboleh melakukan kegiatan impor produk sebagaimana ketentuan diatas, dan hal ini sangat merugikan Aceh sebagai daerah yang memilik Undang-undang Pemerintahan Aceh.


Menurut Nurdin, pada awalnya maksud dari Permendag 57 tahun 2012 itu bertujuan ingin melindungi produk lokal di Indonesi sebagai akibat gempuran produk China.

"Awalnya semangat dari Permendag tersebut untuk membangkitkan industri lokal atas maraknya gempuran impor produk China," jelasnya.

Ia menjelaskan, bahwa jika dinilai dari aspek kerugian dalam bentuk materi, Aceh tidak dirugikan, hanya saja Aceh tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan impor barang tertentu sebagaimana aturan Permendag tersebut.

"Karenanya, saat ini dibawah Kepemimpinan Gubernur Aceh, pihak Disperindag telah meminta kepada Gubernur untuk melakukan langkah-langkah agar nantinya pelabuhan di Aceh dapat dimasukkan sebagai salah satu pelabuhan untuk kegiatan impor barang tertentu tersebut,"

Selain itu, ujarnya, selama ini Pemerintah Aceh telah berulang kali menyurati Menteri Perdagangan terkait dengan aturan ini.

"Tapi surat kita tidak pernah ditanggapi serius oleh pusat," tuturnya.

Ia menceritan bahwa sejak dari tahun 2009 Pemerintah Aceh sudah menyurati Menteri Perdagangan, namun tidak pernah direspon.

"Mungkin kemarin suratnya tidak sampai ke tangan Menteri, sehingga saat ini kami dari Disperindagkop meminta kepada Bapak Gubernur agar langsung mengantarkan surat permintaan ini ke Menteri langsung, hal ini juga dikarenakan batas waktu aturan ini sudah akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 ini," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh Firmandez mengatakan bahwa kekhususan yang dimiliki Aceh sangat dirugikan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomo 57 tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

"Jelas Aceh sangat dirugikan dengan adanya Permendag itu," kata Firmandez hari ini di Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan selama ini kargo yang masuk ke Pelabuhan Kuala Langsa dan Krueng Geukuh tidak dapat membawa tidak dapat membawa barang-barang sesuai dengan ketentuan Permendag tersebut, sehingga para importir dari Malaysia enggan masuk ke Aceh.

"Padahal Aceh secara geografis sangat diuntungkan, jika Permendag tersebut juga mengatur bawa pelabuhan di Aceh masuk dalam ketentuan aturan tersebut," ujarnya.

Untuk itu, tambahnya Gubernur Aceh harus menseriusi persoalan ini, agar kegiatan impor dapat dilakukan, dan salah satu pelabuhan laut di Aceh harus masuk dalam ketentuan tersebut.

"Setidaknya pelabuhan Krueng Geukuh atau Pelabuhan Malahayati dapat masuk dalam aturan tersebut," tandasnya.

Sumber : Bisnis Aceh

Lima Poin Penting Sebelum Bangun Jembatan Selat Sunda

Jembatan Selat Sunda (JSS)
Pemerintah terus menggodok Peraturan Presiden (Perpres) mengenai permasalahan tata ruang daerah yang akan dilewati pembangunan Jembatan Selat Sunda, meski kabar kelangsungan infrastruktur penghubungan Pulau Jawa dan Sumatera itu masih simpang siur.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Santoso Ernawi, mengatakan instansinya tengah menggenjot draf Perpres mengenai tata ruang kawasan starategis nasional Jembatan Selat Sunda.
"Kami harapkan Perpres ini bisa selesai tahun depan," kata dia di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis 8 November 2012.

Imam menjelaskan bahwa rancangan Perpres ini akan dirumuskan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah, dibantu kementerian/lembaga seperti Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional serta pemerintah provinsi. Ditargetkan, payung hukum JSS tersebut sudah kelar pada 2013 mendatang.

Menurutnya, dalam Perpres tersebut, setidaknya ada lima hal yang perlu dirampungkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kelima hal tersebut adalah arah pembangunan kawasan, sistem infrastruktur, peruntukkan kawasan, pola ruangnya, serta pengendalian dari implementasi aturan tersebut.

Penggunaan lima pokok rencana ini, kata Imam, nantinya akan dijabarkan menjadi rancangan pengembangan program utama. Pembangunan kawasan sekitar JSS, kemungkinan akan melanjutkan kawasan industri yang sudah beroperasi di Banten dan Lampung. Proyek ini juga akan mengikuti karakteristik daerah tersebut.

"Apabila draf Perpres itu selesai, nanti akan diberikan kepada Presiden dan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diharmonisasi dengan aturan lainnya," katanya. (asp)

Sumber : Viva.co.id

Aceh Hasilkan 1,7 Juta Barel Minyak Per Tahun

ExxonMobil (Photo :Reuters)
BANDA ACEH | Provinsi Aceh yang dikenal salah satu wilayah penghasil minyak dan gas bumi pada 2011 mampu memberi kontribusi hasil minyak mencapai 1,7 juta barel. Data yang dirilis Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan lifting minyak tersebut sebagian besar dihasilkan dari eksplorasi minyak di beberapa lokasi di Aceh yang dilakukan sejumlah perusahaan, termasuk ExxonMobil Oil.

“Exxon Mobil menguasi sekitar 70 persen minyak di Aceh dan sekitar 90 persen untuk gas,” kata Peneliti ICW Firdaus Ilyas pada Pelatihan Menghitung Dana Bagi Hasil Migas yang dilaksanakan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh di Hotel The Pade, Aceh Besar, Rabu (7/11). Pelatihan yang diikuti sejumlah perwakilan LSM serta wartawan ini juga dibahani Koordinator Publish What You Pay Indonesia (PWYP), Maryati Abdullah.

Menurutnya jumlah penjualan/lifting minyak 1,7 juta barel tersebut merupakan data tahun 2011 dengan tingkat penjualan secara nasional mencapai 337 juta barel. Menurut Firdaus keberadaan ExxonMobil Oil di Aceh sesuai kontrak direncanakan selama 30 tahun. Berdasarkan dokumen, pada 6 Juli 1989 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) dan Mobil Oil Indonesia menandatangani Production Sharing Contract (PSC) untuk B Block. Kontrak tersebut berlaku efektif sejak tanggal 4 Oktober 1998 untuk masa kontrak selama 30 tahun. Sedangankan pembagian hasil untuk kondensat; pemerintah mendapat 71,153 persen sedangkan EMOII; 28,8462 persen. Sementara pembagian bagi hasil untuk gas alam (natural gas) yaitu untuk natural gas eks Arun Field untuk ekspor pemerintah mendapat 51,9231 persen, EMOII 48,0769 persen. Sedangkan untuk untuk gas eks Arun Field untuk domestik pemerintah mendapat 42,3077 persen dan EMOII 57,6923 persen.

Firdaus menyebutkan penghitungan bagi hasil migas antara pemerintah pusat, daerah dan kontraktor harus diawasi. Pengawasan dapat dilakukan sejak penandatanganan kontrak.

“Perjanjiaan kontrak merupakan salah satu dokumen penting karena di sana ada banyak informasi yang bisa kita peroleh,” tegasnya.

Dia mengakui memang agak sulit untuk mendapat akses data dan dokumen kontrak maupun berbagai skema tentang pembagian dan perhitungan bagi hasil migas.

Koordinator Publish What You Pay Indonesia (PWYP), Maryati Abdullah mejelaskan berbagai hal teknis terkait transparansi industri ekstraktif yang dikelola perusahaan. (sar)

Sumber : Serambinews