Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) tahun 2013, Jumat 4 Juli 2014. Dari hasil penghitungan
indeks, demokrasi di Indonesia tahun 2013 mengalami peningkatan dari
tahun 2012. IDI nasional tahun 2013 sebesar 63,68 dari skala 0-100, naik
1,05 poin dibandingkan tahun 2012 sebesar 62,63.
"Meski
mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia masih tetap berada
pada kategori sedang," kata Kepala BPS Suryamin di Jakarta.
BPS
menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI dengan skala 0-100.
Dimana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi.
Kemudian dari skala 0-100 dibagi ke dalam tiga kategori tingkat
demokrasi, yakni 'baik' (di atas indeks 80), 'sedang' (indeks 60-80),
dan 'buruk' (di bawah indeks 60).
Angka IDI 2013 merupakan indeks
komposit yang disusun dari skor yang merujuk pada tiga aspek, yakni
aspek kebebasan sipil terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan
berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan
dari diskriminasi dengan rata-rata nasional 79,00, angka tersebut naik
jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 77,94.
Aspek hak-hak politik
terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, partisipasi politik
dalam pengambilan keputusan pengawasan pemerintah dengan rata-rata
nasional 46,25, angka tersebut turun dibandingkan tahun 2012 sebesar
46,33.
Dan, aspek lembaga demokrasi terdiri dari variabel pemilu
yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik peran birokrasi
pemerintah daerah, peradilan yang independen dengan rata-rata nasional
72,11, angka tersebut naik bila dibandingkan tahun 2012 sebesar 69,28.
Suryamin
mengatakan, angka dalam IDI tahun 2013 menunjukkan Indonesia saat ini
berada dalam transisi demokrasi pasca reformasi. Di mana, hak kebebasan
sipil dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan. Namun di sisi lain,
nilai indeks hak-hak politik cenderung tidak mengalami peningkatan,
bahkan masuk kategori buruk.
"Dari data IDI 2013 diperoleh
informasi pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan
penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi dengan cara kekerasan,
seperti merusak, memblokir, membakar dan melakukan penyegelan
kantor-kantor pemerintah," paparnya.
Dari aspek kebebasan sipil,
Suryamin mengakui jika aspek ini selalu mendapatkan angka paling tinggi.
Kondisi ini menunjukkan semakin rendahnya hambatan kebebasan berserikat
dan berkumpul, kebebasan berpendapat sampai kebebasan dari
diskriminasi.
Aspek lembaga demokrasi juga ikut mengalami
peningkatan. Namun harus diakui sejumlah persoalan masih banyak ditemui,
di antaranya keputusan hakim yang kontroversial, penghentian penyidikan
yang kontroversial oleh jaksa atau polisi, dan tidak adanya inisiatif
DPRD dalam menyusun dan mengajukan perda, serta kurangnya rekomendasi
DPRD kepada eksekutif.
"Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik," ujar Suryamin.
Dalam
pengukuran IDI tahun 2013 ini, BPS melibatkan stakeholder lain seperti
Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, United
Nations Development Programme (UNDP) dan para tim ahli.
Pengolahan
data indeks demokrasi ini berdasarkan coding data dari berita koran 33
provinsi, coding data kementerian dan dokumen Pemda, informasi lain dari
LSM dan tokoh masyarakat.
Aceh TertinggiTerkait perkembangan IDI berdasarkan aspek dan provinsi pada tahun 2012-2013, terdapat 15 provinsi yang IDI-
nya
mengalami kenaikan indeks, sedangkan 18 provinsi turun. "Provinsi yang
naik tertinggi itu Aceh, Jawa Barat, dan Gorontalo. Sedangkan indeks
yang turun itu Lampung, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta," kata Suryamin.
Tiga provinsi yang mengalami kenaikan terbesar diantaranya
pertama, provinsi Aceh yang naik 9,54 poin dari 54,02 pada 2012 , menjadi 63,56 pada 2013.
Kedua, Jawa Barat mengalami peningkatan 8,13 poin dari 57,05 pada 2012 menjadi 65,18 pada 2013.
Ketiga, Gorontalo yang indeksnya juga mengalami peningkatan dari 59,87 pada 2012 menjadi 67,21 pada 2013 atau naik 7,84 poin.
Di
lain sisi pada 2013 terdapat 18 provinsi yang mengalami perubahan
indeks menjadi lebih rendah, di antaranya terjadi pada provinsi Lampung
yang turun 9,13 poin dari 72,26 menjadi 63,13 Sumatera Barat turun 6,17
poin dari 60,82 menjadi 54,11 dan DKI Jakarta turun 6,54 poin dari 77,72
menjadi 71,18.
Sejak dirilis pada 2009, IDI mengalami pola
fluktuatif dan cenderung menurun selama lima tahun. Dia menyebutkan,
indeks 2009 67,3, lalu 2010 tercatat 63,17. Pada tahun 2011 indeks naik
tipis jadi 65,48, kemudian 2012 indeksnya turun jadi 62,63, dan 2013
naik lagi jadi 63,68.
"Pola fluktuatif IDI dengan tendensi
menurun selama lima tahun sejak 2009 menandakan belum matangnya perilaku
dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi," ucapnya.
Dia menambahkan pemerintah dan masyarakat perlu berperan untuk
meningkatkan level IDI, agar demokrasi di Indonesia menjadi semakin
baik.
%2Bonline.jpg)
